Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
dalam hal tertentu negara masih merasa perlu campur tangan untuk
menentukan kapan Idul Fitri, kapan mulai puasa, akhir puasa
dan Idul Adha, misalnya.
Namun demikian, karena terlampau luasnya cakupan fikih atau
syariah, maka sangat susah dan tidak mungkin, bahkan untuk orang
Islam sendiri, terlebih yang baik dan taat, hidup tanpa fikih atau
tanpa syariah. Kalau kita berpikir secara lebih jernih, hanya aspek
syariah atau fikih yang menyangkut tindak kriminal, jinâyah, atau
hudûd saja yang belum diterapkan di Indonesia. Dalam konteks
itulah sebenarnya orang yang ingin menerapkan syariat Islam, sebenarnya
ingin menerapkan hudûd secara literal. Sehingga kalau
orang berzina dirajam sampai mati, bagi yang mencuri dipotong
tangan sampai kakinya, kalau dia berulang kali melakukan tindakan
kriminal tersebut.
Sehingga, desakan beberapa kalangan Islam yang menghendaki
diterapkannya syariat Islam merupakan mereka yang memiliki pemahaman
literal, harafiah, terhadap konsep hudûd. Namun begitu,
menimbang konteks masyarakat yang terus berubah dan semakin
menguatnya pandangan yang menganggap hudûd sebagai sanksi
yang tidak manusiawi, maka sesungguhnya di kalangan para ulama
modern terdapat penafsiran baru terhadap konsep hudûd. Yakni,
hudûd diganti dengan hukuman penjara, ketimbang kaki dan
tangannya dipotong karena kejahatan tertentu, lantaran inti dari
potong kaki dan potong tangan sebenarnya untuk menghilangkan
kemampuan seseorang melakukan tindakan kriminal. Maka, dengan
dimasukkan ke dalam penjara, kemampuan seseorang untuk
melakukan tindak kriminal menjadi hilang. Tentu saja ini kalau
sistem penjara tersebut berjalan dengan baik dan benar, bukan
262
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)