Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Tapi, maaf, di sana kan tidak ada “uang”nya. Intinya, saya ingin
mengatakan bahwa hendaknya masalah sosial diselesaikan dengan
cara sosial juga, yaitu dengan mempertimbangkan HAM.
Kembali ke soal negara. UU PNPS diturunkan dengan pembentukan
Bakorpakem, yang unsurnya terdiri dari Depag, Kejagung, dan
Polisi. Bagaimana negara bisa sedemikian jauh mencampuri urusan
keyakinan keagamaan? Lantas bagaimana Anda melihat posisi sekularisme
di Indonesia dengan adanya institusi ini?
Menurut saya, Bakorpakem bertentangan dengan konstitusi.
Konstitusi kita sudah jelas meletakkan negara dalam posisinya
yang pas, begitu juga agama. Kita tidak perlu mengatakan bahwa
Bakorpakem bertentangan dengan sekularisme, tapi bertentangan
dengan konstitusi. Inilah yang saya maksud dengan undang-undang
yang harus dihapus atau tidak diberlakukan demi konstitusi
(UUD 1945). Karena ada problem yang sangat mendasar, pertama
UU PNPS dan Bakorpakem membedakan warga negara. Itu
jelas diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. Kedua, negara,
melalui badan ini, mencampuri urusan agama dalam pengertian
keyakinan. Kalau mengatur dalam arti pergaulan, saya kira
masih bisa, misalnya gereja tidak boleh dibangun seratus meter
dari masjid atau sebalikya. Karena itu berkaitan dengan keindahan
kota dan lain sebagainya. Jadi, aturannya masuk akal. Kemudian
ada juga aturan SKB dua menteri atau, sekarang, Peraturan Bersama
(Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang
di antaranya menyatakan kalau ada kelompok agama yang tidak
punya atau belum mempunyai tempat ibadah maka pemerintah
harus menyediakan fasilitas, meskipun itu sementara. Bagi saya,
198
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)