Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
prasangka dengan melabelkan stereotip-stereotip terhadap agama
atau paham lain yang berbeda tanpa terlebih dahulu memahami
dengan baik apa sebenarnya. Untuk itu, yang sekarang kita lakukan,
sebagaimana juga lembaga-lembaga seperti Interfidei, antara
lain, mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Depag
yang tidak berjalan atau malah yang amburadul. Ini tantangan
perkembangan masyarakat plural serta dialog dan kerjasama antaragama
ke depan.
Jika selama ini menurut Anda pemerintah, dalam hal ini Depag, tidak
dapat berperan memfasilitasi warga untuk dialog antar-agama dan keyakinan,
lalu rumusan praktis dan strategis seperti apa yang nantinya
dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dalam
beragama sehingga tidak terulang terus kasus-kasus serupa – yang mencabut
hak-hak dan kebebasan warga yang disebabkan perbedaan aliran
atau, misalnya, alasan bahwa di sini bukan mayoritas Kristen sehingga
tidak boleh mendirikan gereja, dan seterusnya?
Pada hematnya, perlu dipertanyakan bagaimana negara ini memahami
pluralitas agama di masyarakat? Sebab, jika diperhatikan,
negara lebih banyak terjebak dalam soal fisik. Artinya, negara sebenarnya
mengetahui dan sadar bahwa masyarakat kita plural, baik
dalam agama maupun etnis. Tetapi ketika interaksi terjadi di antara
satu dengan yang lainnya, dari situ negara bukan berupaya menyikapi
secara lebih serius dalam mengatasi persoalan yang ditimbulkannya,
justru mulai memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang dapat
dimanfaatkan secara politis. Coba Anda bayangkan, ketika saya
ikut hearing di DPR terkait dengan soal hak-hak minoritas, kemudian
terdapat pasal yang membicarkan tentang agama, yang pada
Elga Sarapung –
451