Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Pertanyaan selanjutnya, haruskah negara mengadopsi pemahaman
seperti itu? Jika pemahaman seperti itu dibolehkan, bagaimana
dengan orang Islam yang mempunyai paham bahwa orang yang
mencuri tidak harus dipotong tangannya? Mereka percaya bahwa
kata ‘yad’ di dalam al-Quran tidak harus diterjemahkan secara harfiah
‘tangan.’ Melainkan, bisa juga ‘kekuasaan.’ Jadi kekuasaannya
yang dipotong. Pandangan seperti ini sendiri tidak mungkin diakomodasi
oleh negara.
Inilah yang saya maksud dengan harus adanya akomodasi
parsial. Hal-hal dalam Islam yang bisa diakomodir oleh negara
adalah yang paling sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat,
sementara yang sebaliknya tidak bisa. Karena Indonesia bukan
negara Islam.
Pada titik-titik tertentu sebenarnya kita sudah melakukan proses
akomodasi itu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di negeri
ini. Yaitu bahwa Indonesia bukan negara sekular, tetapi juga bukan
negara agama. Melalui konstitusi dan perundang-undangan lainnya
negara bukan hanya mengizinkan warganya untuk menjalankan
ajaran agamanya, tetapi justru membantu terselenggaranya ajaran
agama. Inisiatif negara untuk mendirikan berbagai rumah ibadah
adalah salah satu contoh konkretnya.
UU Peradilan Agama adalah bentuk lain dari akomodasi parsial
yang saya maksudkan. Tapi hal ini tetap tidak dimaksudkan
untuk memaksa semua orang agar melaksanakannya. Artinya, tidak
semua persoalan orang Islam harus diselesaikan di peradilan
agama. Negara memberi kebebasan untuk memilih. Maka, kalau
tidak mau menyelesaikan persoalan melalui Peradilan Agama, bisa
melalui Pengadilan Negeri. Menurut Pak Munawir Syadzali (alma-
276
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)