Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
berada di kompleks Istana. Bagi mereka yang berpaham sekularis,
kehadiran Departemen Agama atau keberadaan sebuah masjid di
sekitar Istana tentu merupakan anomali.
Bahwa sekularisme bukan jawaban bagi persoalan Indonesia juga
tampak pada perilaku sebagian besar politisi kita. Dalam situasi
‘non-politis,’ bisa saja mereka menganut dan bersedia memperjuangkan
sekularisme. Akan tetapi, ketika memasuki ranah politik,
mereka malah seringkali melakukan penyesuaian di sana-sini. Tidak
pernah akan ada politisi, dewasa ini, di era pemilihan presiden
langsung, yang secara terang-terangan berani mengatakan bahwa
kalau dirinya terpilih menjadi presiden akan menjadikan negara
ini sebagai negara sekular. Jika itu ia lakukan, menurut saya, dia
pasti tidak akan terpilih. Pasar politik negeri ini pasti akan menolaknya.
Kalau kita percaya dengan demokrasi, mari kita tanyakan
ke penduduk Indonesia (melalui referendum), maukah republik ini
dijadikan negara sekular? Saya kira jawabannya negatif.
Demikian juga, melalui proses yang sama, kita bisa bertanya
apakah kita bersedia menjadikan negeri ini negara agama? Jawabannya
juga saya kira kurang lebih sama. Baik negara sekular atau
negara agama sama-sama bukan jawaban bagi persoalan Indonesia.
Kita seharusnya berani bertanya, apa substansi negara sekular
dan negara agama. Apa itu negara sekular dan negara Islam? Kita
lihat dulu substansinya.
Sejak awal berdirinya negara ini, Islam sudah terakomodir
dalam berbagai undang-undang, seperti perkawinan, waris, wakaf
dan sebagainya. Karena itu, menurut hemat saya, kalau ada orang
yang menghendaki agar negara sama sekali tidak mengatur persoalan
keagamaan, itu bukan sikap yang bijaksana. Meski begitu, saya
274
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)