Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lembaga, termasuk lembaga Anda. Tetapi perlukah negara menyentuh
aspek atau wilayah normatif dan teologis untuk menyebarkan atau
mendorong agar warganya sadar dan menghargai pluralitas?
Saya kira negara tidak perlu menyentuh sampai ke situ, tetapi
negara mendorong dan memfasilitasi kemungkinan ke sana. Jadi
tidak langsung negara mencampuri persoalan yang terkait dengan
soal privat dalam agama-agama atau beragama, termasuk mengurus
perbedaan doktrin seperti yang terjadi pada perda-perda syariah yang
direstui pemerintah. Menurut
saya hal ini tidak dapat Fungsi Depag sebagai institusi
dibenarkan. Yang perlu diatur
pemerintah adalah seba-
kesempatan dan ruang-ruang
pemerintah adalah mengupayakan
tas pada hal-hal yang mana, konsultatif, bagaimana agar
ketika masyarakat, dengan masyarakat memahami keberadaan
komunitas keagamaan yang kelompok-kelompok agama atau
berbeda, ingin mengimplementasikan
kegiatan-kegiatan
kepercayaan ini secara terbuka.
keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini negara perlu
membuka diri dan mendukung, memberi fasilitas serta semua hal
dan kemungkinan ke arah itu. Tidak membuat aturan-aturan yang
justru bertentangan dengan nilai-nila keagamaan serta hak-hak kewarganegaraan,
lebih-lebih peraturan-peraturan yang mengembangkan
politik diskriminasi.
Jika melihat kembali kepada Departemen Agama, sebenarnya
fungsi untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di
tengah keberbagaian masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab
institusi ini, sebagai kepanjangan tangan negara. Fungsinya seharusnya
bisa memfasilitasi dan memberi ruang pada masyarakat agar terjadi
Elga Sarapung –
471