Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Problem dan kekerasan yang terkait dengan isu perbedaan agama dan
keyakinan tidak ditangani pemerintah sesuai konstitusi. Padahal kewajiban
generik pemerintah: menghormati, melindungi, menjamin,
dan mempromosikan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan
setiap warga, terutama minoritas, bukan malah membiarkan
atau malah mengkriminalisasi korban.
Pada tingkat pusat, sebenarnya UU atau kebijakan-kebijakan
yang bernuansa Islam tidak berhasil disahkan. RUU Anti-Pornoaksi
dan Pornografi direvisi hampir secara total, meski aturan seperti ini
hanya menimbulkan masalah. Hal itu terjadi karena secara nasional
susah untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan primordial
keagamaan tertentu ke dalam
penyusunan kebijakan
Maka, saya kerap berkelakar, kalau
publik secara umum. Makanya
sebagian kelompok yang seperti sekarang ini, pasti juga Islam
saja dulu Islam hadir dalam konteks
ingin mengimplementasikan akan dituduh melakukan penodaan
syariat Islam lebih memilih agama, karena Islam telah meminjam
bergerak di daerah-daerah. istilah, bahkan sebagian, dari ajaran
Di daerah, pertarungannya Kristen, atau yang terbanyak dari
lebih lokal, berskala lebih Taurat (Yahudi). Beruntung, waktu
kecil dan pertimbangan politisnya
pun berbeda dengan
pertama kali Islam datang tidak ada
pasal penodaan agama.
konteks nasional. Misalnya
yang terjadi sekarang dalam kasus Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) di Yogyakarta. Pertarungan yang terjadi di antaranya
soal struktur kepengurusan FKUB itu sendiri. Memutuskan siapa
yang akan dijadikan perwakilan harus dilewati dengan ketegangan,
karena NU, Muhammadiyah, MMI dan lain-lain tidak semuanya
Abdul Moqsith Ghazali –
109