Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
ada di Indonesia kepada kualitas yang pantas dihargai. Depag seharusnya
mulai terbuka dengan kenyataan bahwa jumlah aliran di
masing-masing agama kian marak. Bahkan, kalau kita mau benarbenar
realistis dalam konteks menjamin dan melindungi kebebasan
beragama, pemerintah juga harus mulai mengakomodir bukan saja
agama-agama yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya, yang di
dalamnya terdiri dari pelbagai agama suku, tetapi juga agama-agama
dari luar seperti Bahai, Sikh, Yahudi dan lainnya agar dapat saling
hidup berdampingan di negeri ini. Tetapi dengan catatan seperti
yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan
sebelumnya, yakni perihal masih demikian lemahnya pemerintah
menyikapi semua ini dengan serius.
Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan
kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat
memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan
lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan
bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan
dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak
lepas dari kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural,
dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan
dalam realitas atau konteks tersebut.
Pandangan semacam itu sangat relevan untuk dikedepankan,
karena kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan apapun
menjadi hak manusia yang hakiki, tanpa harus dibatasi hanya pada
enam agama. Pada sisi lain, tidak ada ketentuan tertulis dalam konstitusi
bahwa negara mengakui enam agama saja. Padahal jaminan
negara atas kebebasan warga negara untuk memeluk agama, apapun
agama dan kepercayaannya, sangat jelas tertuang dalam pasal 29,
448
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)