Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
orang Depag mengatakan “bisa saja pembubaran Depag dilakukan
asalkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dikembalikan.”
Fakta tersebut menunjukkan juga bahwa ada beberapa kalangan
yang menganggap upaya untuk membubarkan Depag merupakan
tindakan ahistoris.
Pertarungan dalam soal ini sendiri memang sangat keras. Dulu,
sebagian orang Kristen keberatan dengan penggunaan kata Ketuhanan
Yang Maha Esa dalam sila Pancasila, karena terlalu berbau
Islam. Namun, karena satu dan lain hal, akhirnya tetap menggunakan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 kata ‘Yang Maha Esa’ tidak lagi dipakai.
Dalam pembukaan itu disebutkan “berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa”, bukan ‘Yang Maha Esa’. Jadi ada persoalan pilihanpilihan
kosa kata untuk menentukan arah dari negara. Kalau ketuhanan
merupakan kata benda yang abstrak, maka UUD ’45 seharusnya
tidak menyebut kata tuhan atau Allah, karena orang Hindu
dan Budha tidak memiliki konsep Tuhan yang konkret (imanen)
seperti agama-agama lain, melainkan lebih bersifat abstrak, sangat
transenden. Mestinya, arti ketuhanan dibiarkan kepada pemaknaan
setiap orang, kelompok dan agama, bukan negara.
Lantas sebutan yang tepat untuk Indonesia ini negara seperti apa?
Apakah ada model baru untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam
konteks relasi agama dan negara?
Model seperti ini, saya kira, khas Indonesia. Pada negara-negara
lain tidak ada prototipe negara seperti Indonesia yang di dalam
Pancasila dan UUD negaranya tidak mencantumkan sama sekali
negara agama, meski pada paraktiknya ada departemen khusus
100
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)