Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
jikalau umat Kristen menjadi mayoritas, apakah umat Kristen bisa
lebih baik dari kami (Muslim)?” Jawaban saya, bisa lebih baik, bisa
juga tidak. Kita tidak tahu. Tapi saya katakan kepada dia, jikalau
Kristen mayoritas di Indonesia, saya akan menentang pendirian
negara Kristen karena hal itu tidak Alkitabiah.
Apakah konsep Golden Rule itu seharusnya muncul dari civil society
atau harus didorong oleh negara?
Kalau didorong oleh negara, saya tidak setuju. Kita harus kembali
pada konsep society-state distinction. Kalau kita kembali kepada
Murray atau Abraham Kuyper, sebetulnya kita harus berhati-hati
dengan negara. Kalau masalah ketertiban atau masalah public justice
negara bisa masuk, tapi jangan kasih negara kesempatan untuk
masuk terlalu jauh. Karena potensi negara untuk menjadi Leviathan
atau bentuk lain yang justru mengancam kebebasan sangat besar.
Jadi harus ada satu kesadaran, tidak harus dalam bentuk undangundang,
tapi bahwa kita harus mempunyai aturan soal hak-hak
sipil, mungkin dalam bentuk hukum positif. Meskipun kalau kita
memakai istilah hukum kodrati atau natural law mungkin lebih
besar daripada itu. Jadi hukum positif ini harus tetap ada untuk
menjamin hak-hak sipil.
Tapi negara tetap tidak masuk ke dalam hal-hal yang sensitif
seperti agama. Negara dan agama tidak boleh lengket. Sekali lengket,
terjadilah negara memanfaatkan agama (politisasi agama) dan
agama memanfaatkan negara (agamaisasi politik). Dalam politisasi
agama maupun agamaisasi politik, keduanya, baik negara maupun
agama sama-sama dirugikan. Dalam politisasi agama, bukan
hanya agama yang dirugikan, tapi juga negara. Begitu pula dalam
Benjamin F. Intan –
349