Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
yang lazim disebut kesatuan al-dîn wa al-dawlah, kesatuan agama
dan politik atau kesatuan agama dan negara. Menurut mereka,
ajaran Islam tercermin dalam al-syarî‘ah atau hukum-hukum Islam
yang mencakup hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, keluarga,
dan peribadatan. Seluruh al-syarî‘ah itu harus dilaksanakan secara
utuh, lengkap dan sempurna (kâffah). Karena itulah maka citacita
dan perjuangan partai politik Masyumi di Indonesia pada tahun
50-an adalah berlakunya syariat Islam dan hukum Islam dalam
kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga,
seluruh hukum Islam tersebut harus ditransformasikan menjadi
hukum positif.
Di sini, terdapat dua pandangan mengenai hukum Islam tersebut.
Pertama, hukum Islam harus diwujudkan sebagai hukum
positif. Ini merupakan pendapat umum kaum ulama, yang telah
menjadi ortodoksi. Kedua, hukum Islam atau syariah adalah hukum
voluntir (voluntirilo), yang pelaksanaannya dilakukan secara
sukarela dan tidak mengandung sangsi hukuman terhadap mereka
yang tidak melaksanakan syariat Islam. Pandangan ini dikemukakan
oleh tokoh Masyumi, Syafruddin Prawiranegara, pemikir
Muslim liberal yang juga seorang ahli hukum. Salah satu pendapatnya,
misalnya, bahwa bunga bank adalah bukan ribâ, sehingga
hukumnya halal. Ini, tentu saja, bertentangan dengan pandangan
umum di kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa bunga
bank adalah ribâ dan hukumnya adalah haram. Syafruddin menegaskan,
ketetapan hukum seperti itu (bunga bank dalah ribâ dan
hukumnya haram), bersifat voluntir, sehingga tidak bisa dijadikan
hukum positif yang mengakibatkan pelarangan pengoperasian bank
konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Jika hukum ribâ ini
dijadikan hukum positif, maka hal ini berarti pemaksaan terhadap
M. Dawam Rahardjo –
15