Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan semua orang. Jadi hal
semacam ini harus muncul.
Semua penjelasan tersebut adalah kondisi ideal dalam ranah civil society.
Namun ketika kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi,
mau tidak mau negara harus terlibat. Lantas menurut Anda sampai
batas mana negara bisa masuk untuk melakukan intervensi?
Saya kira, dalam hal itu negara harus mempunyai prioritas.
Prioritas dalam arti antara negative immunity dan positive immunity.
Itu yang diistilahkan dalam ICCPR sebagai non-derogable rights
dan derogable rights. Dalam hal ini, negara harus lebih konsentrasi
dengan negative immunity. Kalau sampai kekerasan keagamaan
terjadi, maka negative immunity harus dilindungi dan diprioritaskan.
Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa saya punya
hak untuk melakukan ini atau itu di ruang publik, terlepas benar
atau salah, bisa dikatakan bahwa itu adalah positive immunity. Hak
positive immunity itu penting, tapi negative immunity masih jauh
lebih penting. Jadi negara harus bisa memilih mana yang lebih
diprioritaskan.
Ini adalah prinsip dasar. Sekalipun kekerasan atas nama agama
terjadi, itu tetap masalah penafsiran. Tidak bisa agama yang
telah dipeluk dilarang. Jadi yang bisa diatur adalah ekspresinya.
Soal tafsirnya apakah tekstual atau kontekstual, negara tidak boleh
masuk ke situ. Jadi harus ada prioritas. Ide “negatif” harus lebih
tinggi dari ide “positif”.
Benjamin F. Intan –
353