Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
mi masyarakat. Pada titik ini jugalah pentingnya good governance
dan sebagainya. Sisi ekonomi masyarakat perlu diperkuat sehingga
menjadi independen.
Sementara itu, di wilayah negara juga harus dibangun akuntabilitas,
seperti antikorupsi, fairness dan rekrutmen birokrasi yang
tidak lagi berdasarkan nepotisme, tapi profesionalitas. Kalau dua
arah ini bisa dilakukan, saya kira, kita pasti akan dapat mewujudkan
idealitas sekularisasi dan tentunya juga demokrasi. Tetapi, kalau
korupsi tetap tidak bisa diatasi, akuntabilitas tidak bisa dibangun,
dan ekonomi masyarakat tetap lemah, akibatnya sekularisasi
menjadi sangat sulit.
Ada yang melihat kerumitan hubungan antara agama dan negara
karena ambiguitas konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia.
Misalnya UU No.1/PNPS/1965, pasal 156a KUHP, atau bunyi pembukaan
UUD ’45 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Regulasi-regulasi restriktif yang ada sekarang biasanya mengacu
pada aturan hukum tersebut. Pertanyaannya, apakah tercederainya
hak-hak warga negara untuk bebas berkeyakinan disebabkan ambiguitas
konstitusi dan perundang-undangan?
Menurut saya konstitusi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari
konteksnya. Sebab, ia tidak berada pada ruang kosong. Pada waktu
disusunnya pun memang sudah terjadi tarik-menarik. Dalam praktiknya
sekarang memang sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan
politik yang ada. Misalnya, kalau kita lihat sejarahnya, Deparemen
Agama (Depag) lahir pada saat Perdana Menteri Syahrir. Meskipun
Syahrir sendiri adalah orang yang sekular, tapi dalam kondisi
tersebut, dia lebih melihatnya secara pragmatis. Adanya kelompok
190
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)