Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Tugas negara antara lain menjamin dan melindungi kebebasan beragama
warganya. Namun dengan diterapkannya beberapa perda
syariah di daerah-daerah tertentu, apakah hal itu tidak berarti negara
membiarkan salah satu kelompok agama mengatur kehidupan
beragama seluruh warga masyarakat? Apakah hal ini tidak bertentangan
konstitusi?
Sekali lagi hal ini tergantung pada idiom dan formula yang digunakan.
Kalau idiom dan formula yang dipergunakan dalam perumusan
perda-perda itu bersifat eksklusif golongan (agama), tentu saja
hal itu tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Sebab, jelas-jelas
konstitusi negara kita sama sekali tidak mencirikan sebagai negara
agama. Bahwa hak untuk memperjuangkan ideologi politik golongan
dalam masyarakat terjamin adalah jelas karena negara kita adalah
negara demokratis. Akan tetapi ketika cita-cita yang terkandung
dalam substansi ideologi tersebut akan dituangkan menjadi kebijakan
institusi negara maka para penyusun undang-undang, eksekutif
maupun legislatif, di pusat maupun di daerah, harus memiliki kepekaan,
kearifan, kemampuan, dan komitmen untuk merumuskannya
dengan mempergunakan idiom dan formula yang tidak bernuansa
sektarian. Mereka harus bijak dalam menyusun dan merumuskannya
sehingga semua pihak merasa betah menjadi warga negara dan
tinggal di negeri kita ini.
Apakah hal ini merupakan manifestasi inferiority complex umat Islam?
Sampai batas tertentu, mungkin saja, ya. Tentu banyak faktor
yang menyebabkan hal ini. Saya lebih melihat hal ini sebagai
dampak dari budaya keberagamaan umat Islam. Keberagamaan
Djohan Effendi –
401