Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
berpolitik praktis sampai sekarang. Inilah realitas politik. Selama
konstitusi masih tidak berubah ke arah yang radikal, misalnya mengembalikan
Piagam Jakarta dalam arti yang sebenarnya, menurut
saya itu masih dalam taraf realitas politik. Ketika masih dalam aras
realitas politik, maka kita masih bisa menentang atau tidak menyetujuinya.
Orang yang kontra dan pro sekularisasi masih bisa
saling tawar-menawar.
Karena itu, sebenarnya kita pun masih bisa menghapus. Sebab,
secara teori hukum, kalau tidak salah, itu cukup ditangani
oleh Menteri Dalam Negeri. Meskipun tidak dihapus, perda itu
bisa dibekukan. Tetapi, karena perda syariah isu politik, dan pemerintah
kita sangat lemah dalam soal ini, maka yang terjadi kini
adalah wait and see.
Saya bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY-JK tidak
mempunyai kepedulian soal ini, bahkan mungkin takut mengurusi
hal ini, karena secara politik sangat berisiko. Preseden akan hal
ini sendiri sebenarnya sudah ada. Dulu, Perda Zakat di Lombok
Timur yang berisi seputar pemotongan gaji pegawai negeri untuk
zakat, yang telah diputuskan DPRD dan di-SK-kan bupati setempat,
sempat diberlakukan beberapa tahun. Tetapi kemudian terjadi
protes besar-besaran oleh PNS menyikapi pemotongan itu. SK itu
pun kemudian dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Contoh itu
menunjukkan bahwa pembekuan perda yang bertentangan dengan
konstitusi sebenarnya dapat dilakukan cukup oleh Mendagri. Tetapi,
sekali lagi, ini adalah isu politik. Jadi, Mendagri pun akan
melihat seberapa besar risiko politik yang harus ditanggung, terutama
bagi Presiden SBY.
Bagi saya, perda syariah bermasalah bukan karena dia mengambil
unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan berten-
194
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)