Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Bagaimana Anda melihat fenomena transnasionalisme Islam dalam
membentuk radikalisme dan konservatisme agama di negeri ini? Apakah
fenomena ini benar-benar bermasalah sehingga kita harus melihatnya
secara serius?
Ya, tentu bermasalah. Sekali lagi, ini soal ketegasan pemerintah.
Di Malaysia tidak ada Hizbut Tahrir. Mereka anti-demokrasi. Di
sana, mereka tidak bisa berkembang, karena menurut pemerintah
kelompok ini bertentangan dengan konstitusi dan ingin mendirikan
kekuasaan sendiri. Di Singapura pun demikian. Di negara-negara
yang pemerintahnya kuat, saya tidak ingin mengatakan otoriter,
meskipun dua negara itu otoriter, Hizbut Tahrir tidak bisa masuk.
Di Timur Tengah juga Hizbut Tahrir tidak bisa berkembang. Hanya
di sini mereka bisa hidup, karena pemerintahnya tidak berani
berdebat dengan mereka. Bagi saya ini masalah serius.
Ahmadiyah yang secara konstitusional tidak mengganggu, karena
dia punya keyakinan sendiri, cenderung tidak mendapatkan
pembelaan dari negara. Namun demikian, kalau Ahmadiyah bersikap
ekslusif, kita pun harus mengkritiknya. Kalau Ahmadiyah
mengeksploitasi umatnya, maka harus kita kritik, kalau perlu kita
condemn. Tetapi Hizbut Tahrir tidak mengakui demokrasi, berarti
dia tidak mengakui negara, atau eksistensi Indonesia. Karena itu,
eksistensinya bisa dipersoalkan.
Secara konstitusional, meskipun kita tidak harus melarang eksistensinya,
sebuah kelompok yang tidak mengakui eksistensi negara,
menurut saya, patut dipersoalkan oleh pemerintah (negara).
Persoalan kita terutama dari sana. Karena kalau sewaktu-waktu dia
memegang kekuasaan, pasti akan mengganti landasan dasar negara
menjadi sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan.
208
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)