Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
massa jauh lebih besar tidak beranak-pinak. Sehingga wajar apabila
ormas-ormas yang sekarang mewakili MUI sebagian besar adalah
yang dibikin oleh kalangan fundamentalis. Kalau formasi MUI tetap
seperti ini maka kebijakan atau fatwa yang diambil pun akan
terus seperti ini. Kalaupun ketua umumnya berasal dari wakil NU,
tetap saja tidak akan mempuyai peran yang signifikan.
Kembali ke perda syariah. Jadi, apakah benar perda syariah mendiskriminasi
kaum minoritas, seperti perempuan, agama dan kepercayaan di
luar mainstream serta komunitas atau kepercayaan adat lainnya?
Kalau isi perda syariah tidak bertentangan dengan UUD ’45,
saya kira, tidak akan bermasalah. Kalau perda syariah sudah dijalankan
dan diputuskan berdasarkan prosedur-prosedur yang sahih
dari sudut demokrasi maka, menurut saya, tidak apa-apa. Karena
saya yakin kalau perda yang dibuat tidak bertentangan dengan
konstitusi tidak akan muncul perda yang “aneh-aneh”, tidak akan
muncul perda jilbab, perda murtad dan lain sebagainya. Inilah
yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Mudah-mudahan pimpinan yang baru bisa membatalkan perdaperda
seperti itu.
Dalam UU Otonomi Daerah (Otda) terdapat ketentuan bahwa persoalan
agama bukan menjadi urusan daerah melainkan pusat. Maka
pemerintah pusat sebenarnya mempunyai legitimasi yang kuat untuk
menolak kalau ada perda yang bertentangan dengan konstitusi, seperti
perda syariah.
Abdul Moqsith Ghazali –
111