Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
berkenaan dengan mu‘âmalah, sebagian sudah diadopsi negara menjadi
UU, misalnya tentang Perbankan Islam atau soal Zakat dan
Wakaf. Semuanya berdasarkan kerangka fikih atau syariah.
Sejatinya, syariah dapat diartikan sebagai ketentuan keagamaan
secara luas; tetapi juga dapat dilihat dalam pengertian yang sempit,
yaitu wahyu ilahi, khususnya tentang hukum. Ayat-ayat al-Quran
yang berkenaan dengan hukum merupakan syariah, sementara yang
berupa rinciannya adalah fikih.
Syariah itu tidak bisa Untuk dapat melindungi civil
berubah, tetapi perlu rincian
agar dapat dilaksanakan harus dilakukan dengan segera.
liberties, maka ada dua hal yang
kaum Muslimin. Oleh karenanya,
ayat-ayat al-Quran
Pertama, penguatan demokrasi.
Kedua, perlunya state rebuilding,
memperkuat kembali kapasitas
harus dirinci dalam bentuk
negara. Karena kalau negaranya
fikih. Jadi, pada dasarnya fikih
sebagai turunan dari sya-
“memble”, rapuh, tidak punya
kapasitas yang memadai, maka
riah yang termaktub dalam demokrasi tidak dapat tumbuh secara
kitab suci, yang sebagian sudah
diadopsi dan diterapkan tidak dapat melindungi warga
baik dan negara yang demokratis
dalam UU negara ini, sebagaimana
telah disinggung di pelanggaran terhadap hak-hak sipil.
negaranya sehingga kemudian terjadi
atas, seperti yang berkenaan
dengan munâkahât , mu‘âmalah, begitu pula yang berkenaan dengan
ekonomi Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan peribadatan,
negara tidak mungkin melakukan banyak campur tangan,
karena hal tersebut merupakan urusan ulama, organisasi Islam
dan pribadi masing-masing warga. Sehingga, tata cara salat tidak
diatur oleh negara, tetapi diatur ketentuan-ketentuan fikih yang
dirumuskan ulama untuk diamalkan kaum Muslimin, walaupun
Azyumardi Azra –
261