Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

ahwa pelaksanaan Kepmenkes belum berjalan secara maksimal di
daerah. Belum ada perda atau peraturan gubernur/bupati/walikota
yang merujuk ke Kepmenkes. Sementara itu, pemerintah pusat merasa
sudah melakukan surveilans di program vertikal dan Laboratorium
BLK. Surveilans saat ini banyak didanai pemerintah pusat. Dana
masuk dalam anggaran pusat yang bersifat program vertikal. Tidak
ada dana untuk pengembangan surveilans di daerah. Akibatnya jarang
sekali dilakukan pencegahan sekunder primer oleh pemda. Respon
oleh pemerintah pusat dari kegiatan surveilans lebih banyak ke
pencegahan tersier yang mempunyai risiko keterlambatan.
Kelemahan utama saat ini adalah pemda tidak melakukan
surveilans secara terintegrasi. Salah satu penyebab penting adalah
fakta bahwa pemda tidak mempunyai UPS yang mantap di level
propinsi dan di kabupaten. Pemerintah pusat juga tidak mempunyai
pusat surveilans. Mengapa belum ada UPS daerah yang mantap? Di
Sulawesi Tengah sudah ada Provincial Epidemiological Surveillance
Team (PEST) dan District Epidemiological Surveillance Team
(DEST) sebagai eks proyek ICDC. Namun status sebagai tim, maka
tergantung pada dana berbagai proyek. Akibatnya tidak ada unit yang
bertanggung jawab dan kegiatan surveilans tidak masuk di anggaran
daerah (APBD Propinsi atau APBD Kabupaten). Ketika proyek
selesai, termasuk dana dari ADB maka kegiatan akan berhenti.
Manfaat kegiatan riset operasional ini bagi dinas kesehatan
propinsi dan kabupaten/kota dinilai cukup mendukung pelaksanaan
sistem surveilans dan respon di tingkat daerah. Kegiatan ini cukup
membantu dalam pelaksanaan sistem surveilans-respon terutama
87