Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

More documents

Recommendations

Info

124 (SDM) bidang surveilans yang seharusnya berada di dinas kesehatan didasarkan pada Kepmenkes No.1116/2003. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup diharapkan dapat melaksanakan kegiatan surveilans dengan baik. Sumber daya manusia untuk tenaga fungsional epidemiologi di unit surveilans berdasarkan Kepmenkes No.1116/2003 adalah sebagai berikut: 1. Unit surveilans pusat a. Tenaga epidemiologi ahli (S3): 1 b. Tenaga epidemiologi ahli (S2): 8 c. Tenaga epidemiologi ahli (S1): 16 d. Asisten epidemiologi: 32 e. Dokter umum: 16 2. Unit surveilans tingkat propinsi a. Tenaga epidemiologi ahli (S2): 1 b. Tenaga epidemiologi ahli (S1): 2 c. Asisten epidemiologi: 2 d. Dokter umum: 1 3. Unit surveilans kabupaten/kota a. Tenaga epidemiologis ahli (S2): 1 orang b. Tenaga epidemiologis ahli (S1) atau asisten epidemiologis: 2 orang c. Dokter umum: 1 orang d. UPT puskesmas e. Asisten epidemiologi 1 orang.
125 Di samping tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup diperlukan juga kemampuan SDM. Salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan SDM ke depannya di unit surveilans dilakukan Pelatihan Epidemiologi Lapangan (PAEL). Tenaga di unit surveilans dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan sistem insentif untuk petugas surveilans. Salah satu insentif yang diberikan kepada petugas surveilans di lapangan dapat berupa tunjangan fungsional. Di beberapa daerah saat ini belum ada tunjangan fungsional untuk petugas surveilans. Seperti telah dijelaskan di beberapa Kepmenpan No.17/KEP/M.PAN/11/2000 bahwa tenaga epidemiologis merupakan tenaga fungsional yang kariernya dapat berjenjang dan mempunyai tunjangan fungsional. Kedudukan fungsional dan struktur unit surveilans Pelaksanaan sistem surveilans dapat berjalan dengan baik diperlukan pembenahan sistem struktural dan fungsional petugas surveilans di lapangan. Langkah ke depannya sistem surveilans dibuat suatu struktur organisasi yang jelas mengenai keberadaan unit fungsional surveilans. Dicermati dari sudut pandang PP No.38/<strong>2007</strong> dan PP No.41/<strong>2007</strong> pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam pengelolaan sistem surveilans, sedang di pemda baik di tingkat propinsi atau tingkat kabupaten/kota mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sistem surveilans. Pembagian wewenang ini memperjelas tentang skenario pelaksanaan sistem surveilans dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem surveilans selama ini. Dengan kehadiran peraturan
Page 1 and 2:
i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...........
Page 3 and 4:
Merancang sistem surveilans-respon
Page 5 and 6:
Inovasi yang dilakukan ............
Page 7 and 8:
Pembahasan ........................
Page 9 and 10:
PENUTUP: ANALISIS STAKEHOLDERS DAN
Page 11 and 12:
Tabel 2.4.1 Pencapaian Mutu Pelayan
Page 13 and 14:
xiii Gambar 1.3.8 Mekanisme Komunik
Page 15:
Gambar 3.5 Produksi Layanan Kesehat
Page 18 and 19:
2 desentralisasi politis dalam ilmu
Page 20 and 21:
4 desentralisasi kesehatan dengan a
Page 22 and 23:
6 proses yang berjalan secara menda
Page 24 and 25:
8 Gambar 2 menunjukkan bahwa kebija
Page 26 and 27:
10 situasi mencakup pengalaman di I
Page 28 and 29:
12 dari makalah oleh David Dunlop.
Page 30 and 31:
14 sektor kesehatan yang berada di
Page 32 and 33:
16 ada kecenderungan Departemen Kes
Page 34 and 35:
18 di sektor kesehatan setelah bebe
Page 36 and 37:
20 mempengaruhi kegiatan di lapanga
Page 38 and 39:
22 Mada/PMPK FK-UGM (National Healt
Page 40 and 41:
24 hanya bisa menyerap sebesar 46,3
Page 42 and 43:
26 kapita di APBD propinsi ini mele
Page 44 and 45:
28 “kaya” akan membelanjakan le
Page 46 and 47:
30 ada hubungannya dengan indikator
Page 48 and 49:
32 APBN Dana Pusat (APBN) Dana Peri
Page 50 and 51:
34 Peranan dana dekonsentrasi Menar
Page 52 and 53:
36 Penjelasan mengenai dana dekonse
Page 54 and 55:
38 Peranan formula dalam alokasi an
Page 56 and 57:
40 mempunyai dana merasa tidak perl
Page 58 and 59:
42 Kabupaten/Kota yang belum mampu
Page 60 and 61:
44 perencanaan dan pelaksanaan kegi
Page 62 and 63:
46 agar ada insentif untuk meningka
Page 64 and 65:
48 Gambar 1.2.1 Dampak JPSBK terhad
Page 66 and 67:
50 pekerjaan yang sangat mempengaru
Page 68 and 69:
52 Pusat Statistik (BPS), pegawai n
Page 70 and 71:
54 Kedua, pernyataan mengenai manfa
Page 72 and 73:
56 mampu menjalankan urusannya dala
Page 74 and 75:
58 menjelaskan mengapa ada kesulita
Page 76 and 77:
60 miskin dan di mana peran dinas k
Page 78 and 79:
62 filosofi akuntabilitas dan otono
Page 80 and 81:
64 Kesehatan” 21 , yang singkatny
Page 82 and 83:
66 Propinsi Tabel 1.2.1 Distribusi
Page 84 and 85:
68 Tabel 1.2.3 Rata-Rata Jumlah RS
Page 86 and 87:
70 diwujudkan dengan rencana penyus
Page 88 and 89:
72 kerangka nasional. Kecenderungan
Page 90 and 91: 74 Berdasarkan hukum PP No.38/2007
Page 92 and 93: 76 Di tahun 2005, Departemen Keseha
Page 94 and 95: 78 dilaksanakan. Feedback dilaksana
Page 96 and 97: 80 Dalam struktur organisasi Dinas
Page 98 and 99: 82 Tabel 1.3.1 Hasil Pelaksanaan Su
Page 100 and 101: 84 Penelitian operasional surveilan
Page 102 and 103: 86 2. Menghasilkan informasi yang d
Page 104 and 105: 88 dalam hal perencanaan program su
Page 106 and 107: 90 atau unit yang bertanggung jawab
Page 108 and 109: 92 program pencegahan dapat lebih e
Page 110 and 111: 94 surveilans epidemiologi belum ad
Page 112 and 113: 96 sistem surveilans dan waktu yang
Page 114 and 115: 98 Dipandang dari sudut desentralis
Page 116 and 117: 100 belum didukung advokasi, peratu
Page 118 and 119: 102 Masing-masing unit surveilans m
Page 120 and 121: 104 implementasi baik di pusat maup
Page 122 and 123: 106 5. Akhir dari perjalanan penyak
Page 124 and 125: 108 3. Menganalisis dan menafsirkan
Page 126 and 127: 110 Surveilans kesehatan masyarakat
Page 128 and 129: 112 Surveilans epidemiologi adalah:
Page 130 and 131: 114 5. Analisis dan interpretasi da
Page 132 and 133: 116 dilaksanakan oleh staf UPS yang
Page 134 and 135: 118 rumahsakit, laboratorium keseha
Page 136 and 137: 120 3. Jaringan Local Area Network
Page 138 and 139: 122 Dukungan sistem peraturan hukum
Page 142 and 143: 126 pemerintah ini diharapkan terja
Page 144 and 145: 128 ; Dinas Kesehatan Propinsi Kali
Page 146 and 147: 130 Sebagai catatan akhir, sistem s
Page 148 and 149: 132 Berbagai inovasi manajerial jug
Page 150 and 151: 134 dan sinkronisasi berbagai kegia
Page 152 and 153: 136 Langkah yang dilakukan oleh din
Page 154 and 155: 138 Subsistem Upaya kesehatan Pembi
Page 156 and 157: 140 Sub-sub sistem obat, makanan da
Page 158 and 159: 142 Peran stewardship ini dilakukan
Page 160 and 161: 144 khusus untuk Jamkesda, telah di
Page 162 and 163: 146 Balikpapan, Bontang, dan Taraka
Page 164 and 165: 148 maupun milik beberapa perusahaa
Page 166 and 167: 150 untuk menganalisis situasi sist
Page 168 and 169: 152 sistem, sistem kesehatan, landa
Page 170 and 171: 154 Restrukturisasi organisasi Dina
Page 172 and 173: 156 Hasil kegiatan proses strukturi
Page 174 and 175: 158 strategi. Pertama, untuk mengur
Page 176 and 177: 160 pemerintah dan non-pemerintah)
Page 178 and 179: 162 sarana menyelenggarakan praktik
Page 180 and 181: 164 melakukan pelatihan bagi SDM ya
Page 182 and 183: 166 pelayanan kesehatan yang akan d
Page 184 and 185: 168 regulator sering belum menjadi
Page 186 and 187: 170 Kesehatan Propinsi dan Departem
Page 188 and 189: 172 membutuhkan perizinan, termasuk
Page 190 and 191:
174 Dengan ketergantungan terhadap
Page 192 and 193:
176 bangunan. Hal yang harus diperh
Page 194 and 195:
178 Untuk merumuskan fungsi dan str
Page 196 and 197:
180 untuk struktur organisasi dibat
Page 198 and 199:
182 Pengalaman salah satu proyek pe
Page 200 and 201:
184 kontroversial ternyata sama ant
Page 202 and 203:
186 perbedaan dalam jadwal dan jang
Page 204 and 205:
188 Identifikasi dari struktur dan
Page 206 and 207:
190 Dalam periode tahun 2000-2007,
Page 208 and 209:
192 independen yang akan berkembang
Page 210 and 211:
194 Kotak 2.2.1 Pengembangan Sistem
Page 212 and 213:
196 akreditasi pelayanan medik dasa
Page 214 and 215:
198 Tabel 2.2.2 Peran Dinas Kesehat
Page 216 and 217:
200 Dalam perizinan sarana pelayana
Page 218 and 219:
202 Studi Kasus 2 Peraturan daerah
Page 220 and 221:
204 Kegiatan ini juga mengidentifik
Page 222 and 223:
206 yang jelas, mengakibatkan berba
Page 224 and 225:
208 Tangcharoensathien, Tantivess,
Page 226 and 227:
210 Menjelaskan bahwa draf perda in
Page 228 and 229:
212 Propinsi Bali melalui kegiatan
Page 230 and 231:
214 Hongoro & Kumaranayake. 45 juga
Page 232 and 233:
216 akan diintegrasikan ke dalam st
Page 234 and 235:
218 5. Kabupaten Klungkung; diperol
Page 236 and 237:
220 Dalam konteks regulasi ini mema
Page 238 and 239:
222 pimpinan Departemen Kesehatan m
Page 240 and 241:
224 banyaknya rumahsakit swasta yan
Page 242 and 243:
226 Pengembangan sistem regulasi ke
Page 244 and 245:
228 Dalam konteks kerangka tersebut
Page 246 and 247:
230 setelah kurun waktu 2-3 tahun h
Page 248 and 249:
232 BAB 2.3 Inovasi dalam Fungsi Pe
Page 250 and 251:
234 Propinsi DIY dan beberapa daera
Page 252 and 253:
236 Inisiatif daerah tersebut perlu
Page 254 and 255:
238 program ini diperluas dengan me
Page 256 and 257:
240 perda. Dengan adanya perda maka
Page 258 and 259:
242 Tabel 2.3.2 Pola Pengelolaan da
Page 260 and 261:
244 bagi warga kota secara menyelur
Page 262 and 263:
246 KTP tetap (penduduk yang sudah
Page 264 and 265:
248 TAHAP 1 2006-2007 Rawat Inap RS
Page 266 and 267:
250 JPK GAKIN UPTD JAMKESDA JAMKESD
Page 268 and 269:
252 Tabel 2.3.4 Rincian Pembiayaan
Page 270 and 271:
254 Pada tahun 2005 juga muncul gug
Page 272 and 273:
256 Dari Gambar 2.3.5 tampak jelas
Page 274 and 275:
258 Sistem Jamkesda; (2) Pola yang
Page 276 and 277:
260 kesehatan di Indonesia bergerak
Page 278 and 279:
262 desentralisasi, gubernur setuju
Page 280 and 281:
264 infrastruktur penunjang pariwis
Page 282 and 283:
266 berperan sebagai poliklinik sor
Page 284 and 285:
268 Fase 3: Reorganisasi dan perbai
Page 286 and 287:
270 Sumber: Data Internal RSUD Taba
Page 288 and 289:
272 masyarakat Kabupaten Tabanan ti
Page 290 and 291:
274 No. Kartu Askes (Diagnosa) 2209
Page 292 and 293:
276 Setelah membentuk Tabanan Medic
Page 294 and 295:
278 public dan private goods, terny
Page 296 and 297:
280 tepat apabila pelayanan dilakuk
Page 298 and 299:
282 Tabel 2.4.4 Berbagai Ciri Lemba
Page 300 and 301:
284 komplementer, dan pengobatan tr
Page 302 and 303:
286 Dapat disimpulkan bahwa mekanis
Page 304 and 305:
288 daerah biasa, gambaran ini sang
Page 306 and 307:
290 Kebijakan apa yang telah dilaku
Page 308 and 309:
292 Berau diusahakan lebih sistemat
Page 310 and 311:
294 Adanya pelayanan medis spesiali
Page 312 and 313:
296 sedangkan perairannya hanya sek
Page 314 and 315:
298 kesehatan dan sarana prasarana
Page 316 and 317:
300 menjadi sekitar Rp 970 juta. De
Page 318 and 319:
302 mengikuti workshop di Samarinda
Page 320 and 321:
304 tenaga. Adapun masalah manajeme
Page 322 and 323:
306 Pembayaran sesuai perjanjian Wo
Page 324 and 325:
308 Dari model tersebut terlihat ba
Page 326 and 327:
310 3. Pelayanan kontrak memberikan
Page 328 and 329:
312 4. Pemerintah mempunyai keterba
Page 330 and 331:
314 kesehatan khususnya bagi daerah
Page 332 and 333:
316 menggali dana dari donor misaln
Page 334 and 335:
318 b) Penyelenggaraan urusan pemer
Page 336 and 337:
320 Walaupun inovasi ini masih memp
Page 338 and 339:
322 Dalam konteks pengelolaan proye
Page 340 and 341:
324 merupakan proyek multi years ya
Page 342 and 343:
326 No.25/2000 menempatkan posisi p
Page 344 and 345:
328 Pada tahun 2006, Dinas Kesehata
Page 346 and 347:
330 Tabel 2.6.1 Pengelompokkan Prod
Page 348 and 349:
332 besar (cost of capital) dalam p
Page 350 and 351:
334 Berdasarkan Tabel 2.6.2 ada dua
Page 352 and 353:
336 monitor mutu pelayanan kesehata
Page 354 and 355:
338 Program Best Practice Kesehatan
Page 356 and 357:
340 dalam sektor kesehatan dilakuka
Page 358 and 359:
342 Dengan latar belakang tersebut,
Page 360 and 361:
344 Hasil penelitian pertama menunj
Page 362 and 363:
346 terutama oleh swasta. Rumahsaki
Page 364 and 365:
348 tidak mempunyai sumber daya ala
Page 366 and 367:
350 mencari inovasi untuk melakukan
Page 368 and 369:
352 Tabel 2.6.6 Hasil Penilaian Per
Page 370 and 371:
354 Dalam konteks perubahan secara
Page 372 and 373:
356 terjadi suatu proses evidence b
Page 374 and 375:
358 menunjukkan bahwa beberapa pemd
Page 376 and 377:
360 negara. Latar belakang politik,
Page 378 and 379:
362 tanggung jawab dan kewenangan k
Page 380 and 381:
364 dilaksanakan oleh seorang bidan
Page 382 and 383:
366 kebijakan nasional di Filipina
Page 384 and 385:
368 kewenangan teknis sistem keseha
Page 386 and 387:
370 Ada indikasi bahwa efektivitas
Page 388 and 389:
372 PhilHealth; other financing age
Page 390 and 391:
374 Dampak langsung desentralisasi
Page 392 and 393:
376 ada kebutuhan tambahan anggaran
Page 394 and 395:
378 karena itu, perlu ada evaluasi
Page 396 and 397:
380 program nasional tersebut. Hal
Page 398 and 399:
382 Adapun kekuatan pendukung desen
Page 400 and 401:
384 samping pendapatan yang diperol
Page 402 and 403:
386 dilakukan. Misalnya, pendistrib
Page 404 and 405:
388 perlahan (gradual) dan membiark
Page 406 and 407:
390 Pada tahun 1990-an, “generasi
Page 408 and 409:
392 Fase-fase dalam proses desentra
Page 410 and 411:
394 nampak. Kurangnya personel kese
Page 412 and 413:
396 telah melaporkan peningkatan ku
Page 414 and 415:
398 semi miskin tidak terlindungi d
Page 416 and 417:
400 perencanaan dan keuangan serta
Page 418 and 419:
402 tahun 1995 yang membentuk desen
Page 420 and 421:
404 sistem keuangan antar pemerinta
Page 422 and 423:
406 dengan “pola pelaksanaan dan
Page 424 and 425:
408 monitor aktivitas dan memberika
Page 426 and 427:
410 politik dan administratif dalam
Page 428 and 429:
412 mengembangkan dan mengalokasika
Page 430 and 431:
414 Pengantar BAGIAN 4 Pelaku Polit
Page 432 and 433:
416 Pengantar BAB 4.1 Politik Daera
Page 434 and 435:
418 mereka. Stream kebijakan mengac
Page 436 and 437:
420 kepentingan masyarakat dan kelo
Page 438 and 439:
422 kerja petugas tidak diperhitung
Page 440 and 441:
424 petugas. Masyarakat menuntut pe
Page 442 and 443:
426 Dinas kesehatan dan puskesmas
Page 444 and 445:
428 kunci, ia masih memerlukan komi
Page 446 and 447:
430 berkesempatan memperoleh pendap
Page 448 and 449:
432 Program kesehatan di masyarakat
Page 450 and 451:
434 Mereka terdiri atas Departemen
Page 452 and 453:
436 Analisis stakeholders tentang r
Page 454 and 455:
438 kuat, banyaknya rumahsakit-ruma
Page 456 and 457:
440 membuat persiapan untuk desentr
Page 458 and 459:
442 demikian, ada kemungkinan perde
Page 460 and 461:
444 Tidak adanya strategi desentral
Page 462 and 463:
446 besar dalam penghilangan kata d
Page 464 and 465:
448 Health Emergency Management Sta
Page 466 and 467:
450 Struktur organisasi dalam Ditje
Page 468 and 469:
452 Keengganan untuk melakukan ujic
Page 470 and 471:
454 berubah. Departemen Kesehatan I
Page 472 and 473:
456 undang-undang, kecuali apabila
Page 474 and 475:
458 (amandemen UU No.32/2004) sehin
Page 476 and 477:
460 Skenario 2: Desentralisasi sepa
Page 478 and 479:
462 Situasi saat ini Situasi masa m
Page 480 and 481:
464 Analisis kedua adalah adanya be
Page 482 and 483:
466 sepenuh hati mendukung kebijaka
Page 484 and 485:
468 Oleh karena itu usaha peningkat
Page 486 and 487:
470 A acceptability, 207, 209, 210
Page 488 and 489:
472 Departemen Kesehatan, 5 Departe
Page 490 and 491:
474 indikator status kesehatan, 3 I
Page 492 and 493:
476 pembobotan, 30, 38 pemda, 3, 12
Page 494 and 495:
478 204, 209, 211, 214, 220, 223, 2
Page 496:
480 tekanan politik, 4, 6, 45, 376,
show all

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?