Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

62
filosofi akuntabilitas dan otonomi. Kantor kesehatan propinsi yang
dulunya disebut sebagai Inspektorat Kesehatan diganti menjadi
Kanwil Kesehatan. Pemerintah dalam arti Departemen Kesehatan dan
dinas kesehatan, belum mempunyai budaya sebagai penetap kebijakan
dan pemberi enforcement 17
. Banyak kegiatan Departemen Kesehatan
dan dinas kesehatan yang langsung sebagai pelaku kegiatan.
Dinas kesehatan lebih mempunyai kultur sebagai pelaksana
UKM, bukan sebagai pengawas pelayanan klinik. Sementara itu, PT.
Askes Indonesia dalam kondisi kultur BUMN dengan ciri-ciri
kehidupan korporasi. Hal ini dapat dipahami karena kultur PT. Askes
Indonesia adalah BUMN yang mempunyai regulator di Departemen
Keuangan dan Kementerian Negara BUMN sebagai semacam
”holding”. Dalam situasi ini tidak pernah ada penilaian akuntabilitas
pelayanan gakin oleh dinas kesehatan. PT. Askes Indonesia sebagai
lembaga pemberi pelayanan terlihat sangat otonom dan tidak
mempunyai hubungan dengan dinas kesehatan sebagai lembaga publik
yang bertugas mengawasinya.
Dalam hubungannya dengan dokter, PT. Askes Indonesia tidak
mempunyai sejarah bernegosiasi dengan kelompok dokter karena pada
masa lampau sebagian besar kegiatan penetapan tarif dilakukan
berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Sementara
itu, rumahsakit pemerintah masih kebingungan mencari bentuk dan
budaya organisasi. Budaya yang ada masih cenderung ke arah
birokrasi.
17 Trisnantoro L. (2003). Penelitian mengenai perubahan fungsi pemerintah pascadsentralisasi. WHO.