Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

326
No.25/2000 menempatkan posisi pemerintah propinsi menjadi tidak
kuat. Dalam suasana lingkungan yang belum jelas ini, ketika PHP-1
dijalankan dapat dipahami bahwa ada berbagai tantangan yang timbul,
termasuk tidak kuatnya dukungan pemerintah pusat, dan kesulitan
mencari konsultan yang memahami perubahan desentralisasi.
PHP-1 berusaha memperkuat fungsi pemerintah propinsi,
antara lain dengan mengembangkan Joint Health Council. Inovasi ini
bertujuan untuk menjadi tempat koordinasi pembangunan kesehatan
antar kabupaten. Pada saat awal Joint Health Council dirasakan sangat
penting karena memang akibat UU No.22/1999 peran propinsi seperti
menghilang. Akan tetapi, pada tahun 2004, UU No.22/1999
diamandemen menjadi UU No.32/2004. Amandemen ini memberikan
posisi lebih kuat kepada pemerintah propinsi dibanding UU
sebelumnya. Oleh karena itu, kehadiran Joint Health Council menjadi
kurang relevan. Hal ini menunjukkan kesulitan mengelola proyek
PHP-1 ketika sistem masih belum jelas.
Dalam pelaksanaannya ternyata peraturan pemerintah yang
berinduk pada UU No.32/2004 dan akan menggantikan PP
No.25/2000 disusun sangat lama. Baru pada bulan Agustus 2007, PP
No.38/2007 sebagai pengganti PP No.25/2000 diberlakukan. Ada
masa sekitar 3 tahun sejak UU 2004 diberlakukan dengan berlakunya
PP No.38/2007. Dalam masa pergantian undang-undang dan peraturan
pemerintah, PHP-1 berjalan. Ada masalah yang dihadapi, namun ada
hal menarik bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan PHP-1
masuk ke dalam proses penyusunan PP No.38/2007 melalui partisipasi