Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

222
pimpinan Departemen Kesehatan masih berkeinginan untuk
sentralisasi perizinan. Sementara itu, sebagian sudah berusaha
membuat persiapan untuk regulasi. Di Ditjen Bina Pelayanan Medik
ada proyek persiapan untuk memperkuat fungsi perizinan dinas
kesehatan dengan menyusun formulir perizinan rumahsakit
pemerintah dan swasta 46
. Kebingungan ini juga tercermin di tingkat
pemda. Terdapat kabupaten yang melaksanakan regulasi di luar
kewenangannya yaitu memberikan perizinan rumahsakit khusus.
Terbitnya PP No.38/2007 memberikan harapan baru akan
pelaksanaan regulasi yang terdesentralisasi. Peraturan pemerintah ini
jelas menyebutkan bahwa rumahsakit sebagai lembaga usaha, baik
milik pemerintah maupun swasta, harus memenuhi persyaratan
perizinan dan mempunyai izin dari pemerintah. Peraturan pemerintah
ini juga telah mempertegas kewenangan masing-masing tingkat
(pusat, propinsi dan kabupaten/kota) dalam hal perizinan sarana
kesehatan. Meskipun demikian, pembahasan terkini dalam
mengoperasionalkan PP No.38/2007 masih berisiko. Artinya masih
terdapat ruang agar pemerintah (pusat) dapat kembali melakukan
sentralisasi dalam konteks desentralisasi.
Meskipun PP No.38/2007 telah secara eksplisit mencantumkan
bahwa perizinan rumahsakit Kelas C dan D menjadi kewenangan
kabupaten/kota, akan tetapi hal ini menjadi kabur apabila persetujuan
studi kelayakan pendirian rumahsakit menjadi kewenangan pusat serta
izin penyelenggaraan menjadi kewenangan propinsi. Idealnya,
46
Utarini.A. (2005). Laporan Penelitian Pengembangan Perizinan Rumah Sakit Pemerintah. DitJen Bina
Pelayanan Medik. Mimeo.