Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

64
Kesehatan” 21
, yang singkatnya menekankan prinsip transparency and
rule of law, accountability, consistency, inclusiveness and
participation terakhir effectiveness and efficiency serta peran
stakholders termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat madani.
Tanpa adanya governance, mekanisme pengawasan dan perbaikan
satu sama lain juga tidak akan berjalan, dan pada akhirnya dapat
membahayakan kelangsungan pelayanan gakin.
Pemerataan fasilitas kesehatan
Hal penting ketiga adalah perbedaan tenaga dan fasilitas
kesehatan antar daerah. Perbedaan ini dapat membahayakan
pemerataan pelayanan gakin. Salah satu hal penting yang
membahayakan efektivitas jaminan kesehatan nasional adalah tidak
meratanya distribusi tenaga dan lembaga pelayanan kesehatan. Dapat
dibayangkan bahwa pembiayaan kesehatan melalui jaminan sosial
akan tersedot oleh daerah yang mempunyai banyak tenaga medik dan
rumahsakit. Daerah-daerah ini tentunya di Jawa dan Bali, terutama di
kota-kota besar.
Kasus distribusi dokter anak dapat mencerminkan bagaimana
sulitnya memberikan asuransi kesehatan sosial yang merata untuk
seluruh wilayah Indonesia karena pengaruh mekanisme pasar terhadap
infrastruktur termasuk sumber daya dokter. Sebagian besar dokter
anak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali 22
.
21
Mukti A G. (2007). Good Governance dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan. Magister KPMAK-FK UGM.
Yogyakarta.
22
Sri Supar Yati. (2005). Makalah kunci dalam Kongres KONIKA 2005