Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

361
kesehatan untuk mendapatkan keterampilan, dukungan sumber daya,
dan kewenangan yang mereka perlukan agar dapat memberikan
pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, desentralisasi membuat
pemda mendapatkan informasi, pendanaan dan bargaining power. Di
sisi lain kebijakan desentralisasi diharapkan memberi kesempatan
kepada Departemen Kesehatan untuk menghilangkan kewajiban-
kewajiban yang tidak perlu dan tidak praktis agar dapat membangun
peran dan citra baru.
Ada beberapa kerangka analisis yang dapat digunakan untuk
mengkaji desentralisasi dalam sektor kesehatan, yaitu: (1) administrasi
publik, (2) kebijakan fiskal daerah, (3) modal sosial (social capital),
dan (4) pendekatan agensi (principal agent) 65
. Sesuai dengan tujuan
penulisan, pendekatan desentralisasi dalam bagian ini menggunakan
pendekatan administrasi publik.
Pendekatan administrasi publik menitikberatkan pada
pembagian kewenangan dan tanggung jawab pelayanan kesehatan
dalam kerangka struktur administrasi dan politik nasional. Pendekatan
ini telah berkembang menjadi apa yang dikenal sekarang dengan
empat bentuk desentralisasi: (1) dekonsentrasi, (2) delegasi, (3)
devolusi, dan (4) privatisasi (swastanisasi) .
Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pergeseran kekuasaan dari
pusat ke daerah dalam struktur administrasi yang sama (misalnya dari
Departemen Kesehatan ke dinas kesehatan). Delegasi memberikan
65
Bossert, T. J., & Beauvais, J. C. (2002). Decentralization of Health Systems in Ghana, Zambia, Uganda
and The Philippines: A Comparative Analysis of Decision Space. Health Policy and Planning, 17(1), 14-31.
66
Mills, A. (Ed.). (1990). Health System Decentralization: Concepts, Issues and Country Experiences. World Health
Organization. Geneva.
66