Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Tersedianya anggaran
121
Terlaksananya penyelenggaraan sistem surveilans tidak lepas
dari sistem penganggaran. Suatu sistem yang berjalan membutuhkan
anggaran untuk operasional pelaksanaannya. Sistem penganggaran
untuk pelaksanaan kegiatan surveilans sebaiknya menggunakan dana
dari APBD bagi daerah mampu atau APBN bagi yang tidak mampu.
Dalam penyusunan anggaran tidak bisa terlepas dari proses analisis
biaya kesehatan yang merupakan acuan penting dalam proses
penyusunan angggaran. Suatu anggaran dinas kesehatan harus selalu
mengacu pada analisis biaya yang dilakukan. Apabila anggaran yang
dibuat tidak mengacu pada suatu kajian analisis biaya maka dipastikan
anggaran tersebut akan bersifat bias. Ada kemungkinan antara biaya
yang dianggarkan dan realisasinya jauh berbeda atau program atau
tindakan maupun aktivitas yang yang direncanakan tidak sesuai
dengan realisasinya, dan hal ini berakibat pada indikator pencapaian
hasil yang lebih baik tidak akan terwujud dan sesuatu yang menjadi
visi pun tidak akan terwujud seperti yang direncanakan semula.
Sistem penganggaran dinas kesehatan ke depannya adalah
sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang diamanatkan
Permendagri No.13/2006 35
dan penggantinya. Dalam proses
pengganggaran kegiatan surveilans, hal penting yang harus dilakukan
adalah identifikasi aktivitas yang benilai tambah (value added activity)
dan pihak yang berkompeten yang perlu dilibatkan.
35
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.. (2006). Permendagri No 13/2006: Anggaran Berbasis
Kinerja. Jakarta.