Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

284
komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang
yang setara.
Hal menarik adalah berdasarkan PP No.38/2007, rumahsakit
pemerintah harus diberlakukan sama dengan rumahsakit swasta dalam
perizinan. Dengan demikian, rumahsakit pemerintah harus mendapat
perizinan yang diperbaharui tiap 5 tahun sekali. Hal ini analog dengan
Surat Izin Mengemudi (SIM) yang harus diberlakukan kepada semua
orang (termasuk pegawai negeri) yang ingin mengemudikan mobil di
jalan umum, maka perizinan rumahsakit harus diberlakukan juga
kepada rumahsakit pemerintah.
Dalam satu rangkaian dengan PP No.38/2007, keluar pula PP
No.41/2007. Peraturan emerintah ini memisahkan lembaga pemerintah
yang berfungsi kedinasan (perumpunan kedinasan) dengan yang non
kedinasan. PP No.41/2007 Pasal 22 menyatakan antara lain, adanya
rumpun dinas yang mencakup: bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga; bidang kesehatan; bidang sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi; bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
bidang kependudukan dan catatan sipil; bidang kebudayaan dan
pariwisata; bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga,
pengairan, cipta karya dan tata ruang; bidang perekonomian yang
meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan
perdagangan; bidang pelayanan pertanahan; bidang pertanian yang
meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan
perikanan, perkebunan dan kehutanan; bidang pertambangan dan
energi; dan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.