Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

239
yang mahal. Kajian juga akan dilakukan terhadap tindakan-tindakan
operatif berbiaya mahal.
Jamkessos DIY saat ini masih menghadapi berbagai persoalan
seperti bagaimana melakukan coordination of benefit yaitu
menentukan penjamin primer dari seorang peserta. Dalam hal ini
belum ditentukan siapa yang membayar tagihan rumahsakit apabila
seorang peserta Jamkessos mengalami kecelakaan sedangkan karcis
kendaraan umumnya menyebutkan dia dijamin oleh PT. Jasa Raharja.
Persoalan yang lain adalah bagaimana dengan peserta mandiri yaitu
yang nantinya membayar iuran. Aturan yang ada saat ini belum cukup
untuk menarik premi atau iuran wajib penduduk DIY kepada
Jamkessos. Undang-Undang No.40/2004 tentang SJSN belum rinci
mengatur apakah daerah akan diikutsertakan dalam program ini.
Lambatnya aturan pemerintah yang akan mengatur hal ini secara rinci
menyebabkan Jamkessos sulit mencapai visinya untuk menjamin
seluruh masyarakat Yogyakarta dengan kepesertaan asuransi
kesehatan (total coverage). Untuk itu saat ini Jamkessos DIY
mengelola APBD Propinsi DIY dan pengembangannya, selain sedang
mengusahakan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam
membayar iuran sebagai peserta mandiri (bila dasar peraturan daerah
telah ditetapkan).
Perubahan status
Dengan ditetapkannya PP No.38/2007 dan PP No.41/2007
Bapel Jamkessos menjadi organisasi struktural dalam lingkup pemda
yang berbentuk UPT pada Dinas Kesehatan Propinsi DIY berdasar