Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

205
Timur tentang mutu pelayanan kesehatan. Draf perda ini lebih
lanjut akan diusulkan oleh eksekutif (dinas kesehatan) untuk
dapat diperdakan.
Ada berbagai hasil dari kegiatan ini. Hasil pertama adanya
instrumen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam hal
ini ada dua macam instrumen yaitu standar minimal (standar yang
digunakan untuk perizinan) dan standar optimal (standar yang
digunakan untuk sertifikasi dan akreditasi pelayanan kesehatan) telah
dilakukan penilaian tingkat mutu pelayanan kesehatan dilokasi
kegiatan (Kota Balikpapan untuk pelayanan bidan, Kota Samarinda
untuk pengobatan tradisional, Kota Bontang untuk pelayanan dokter
keluarga, Kabupaten Berau untuk pelayanan KIA dan Kota Tarakan
untuk pelayanan medik dasar). Hasil penilaian menunjukkan bahwa
baik standar minimal dan standar optimal belum dapat dipenuhi oleh
hampir semua sampel dari berbagai jenis pelayanan kesehatan tersebut
di atas.
Hasil kedua adalah upaya yang telah dilaksanakan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh Propinsi Kalimantan Timur dan oleh kabupaten/kota
tersebut, namun umumnya upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan terbatas pada upaya lisensi/perizinan (inipun belum
termasuk monitoring perizinan). Berbagai upaya yang bersifat
sertifikasi maupun akreditasi telah juga dijalankan. Sebagian
merupakan program pemerintah pusat (seperti pemilihan puskesmas
teladan), pelayanan prima dan sebagian merupakan proyek terbatas
(seperti progam QA bagi puskesmas). Ketidakadaan kerangka kerja