Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Bagaimana ke depannya?
Tantangan ke depannya adalah secara bertahap
mengembangkan dan menerapkan konsep desentralisasi terintegrasi.
Konsep itu sesuai hasil dalam seminar di Bali yang disampaikan oleh
Moertjahjo 23
, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Daerah menyatakan bahwa harus ada tiga hal pokok dalam
pembiayaan kesehatan yaitu berasal dari pemerintah pusat, pemda,
dan masyarakat. Selanjutnya dinyatakan oleh Moertjahjo 23 bahwa
harus ada beberapa prinsip pembiayaan jaminan kesehatan sosial
yaitu: (1) dana harus tersedia cukup dan dikelola secara akuntabilitas
baik dan transparan, pemda harus sharing (iuran) dana dalam
penyelenggaran sistem jaminan sosial, pemda harus terlibat dalam
upaya kendali biaya dan kendali mutu untuk menghindari fraud, dan
baik pemda dan pusat tidak eksklusif, serta penyelenggaran bersifat
nirlaba.
Dengan demikian, memang perlu ada Sistem Jaminan Sosial di
daerah karena memang ada kewajiban daerah untuk mengembangkan
Sistem Jaminan Sosial (Pasal 22h. UU No.32/2004) yang diperkuat
oleh Keputusan MK RI No.007/PUU-III/2005. Di samping itu, perlu
diperkuat perwujudan transformasi konsep government ke arah konsep
penguatan governance (pemerintah, swasta, civil society).
Dilanjutkan oleh Moertjahjo 23 bahwa bagi pemda yang akan
menyelenggarakan Jamkesda perlu untuk menyiapkan berbagai hal
sebagai berikut: meningkatkan komitmen stakeholders daerah yang
23
Moertjahjo. (2007). Sistem pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sosial era otonomi daerah. Makalah disajikan di
Bali, 8 Agustus 2007.
69