Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

277
pusat tentang BLU yang dimulai dari tahun 2004 (UU No.1 tentang
Perbendaharaan Negara) diteruskan dengan PP No.23/2005. Secara
konseptual, kebijakan BLU merupakan keputusan pemerintah yang
mengakui fakta bahwa ada tiga jenis pelayanan yang diselenggarakan
oleh pemerintah yaitu: (1) Bersifat public goods murni; (2) Bersifat
semi (quasi) public goods; dan (3) Bersifat private goods. Ketiga jenis
pelayanan ini menyangkut sumber dana yang diperlukan untuk
pelayanan. Jika bersifat public goods murni maka negara mempunyai
kewajiban untuk membiayai sesuai batas-batas kemampuannya.
Pemilahan public dan private goods bukanlah hitam putih (dikotomi),
tetapi ada gradasinya, dimana ada publicgoods yang tidak murni atau
disebut quasi public goods (Gambar 2.4.5).
Public Goods Private Goods
Gambar 2.4.5 Kontinum antara Jasa Publik dan Jasa Pribadi
Dalam konteks rumahsakit, terlihat bahwa pelayanan
rumahsakit bukanlah sebuah pelayanan tunggal yang dapat dinyatakan
sebagai public goods atau private good. Berbagai pelayanan berada di
dalamnya yang dapat digolongkan sebagai public good murni untuk
semua pengguna, misalnya pelayanan gawat darurat. Sementara itu,
ada pelayanan yang private goods, misalnya bedah plastik untuk
memperindah bentuk tubuh manusia. Dalam hal pemilahan mana yang