Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

298
kesehatan dan sarana prasarana kesehatan dibandingkan dengan luas
dan atau sulitnya wilayah puskesmas. Selain itu, tenaga kesehatan
yang ada pun sering kali tidak berada di lokasi, sementara monitoring
dari dinas kesehatan pun tidak dapat menjangkau sampai daerah
pedalaman.
Untuk mengatasi masalah ketenagaan tersebut, pihak dinas
kesehatan sudah menerapkan kebijakan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
baik pusat maupun daerah, tapi tidak sepenuhnya dapat memecahkan
masalah. Kebijakan PTT saat ini yang lebih bersifat “kontrak”
perorangan sering kali tidak efektif di lapangan karena pada dasarnya
pelayanan kesehatan merupakan kerja tim, bukan kerja perorangan.
Selain itu pemerintah pun baik pusat maupun daerah kesulitan dalam
melakukan pemantauan di lapangan.
Hal terakhir inilah yang ikut menjadi pertimbangan dalam
menentukan tipe atau jenis contracting out apa yang sebaiknya dipilih
untuk Puskesmas Kelay. Berdasarkan pengalaman ketidakefektifan
kebijakan PTT selama ini, pendekatan contracting out yang dipilih
harus dapat mengatasi kelemahan kebijakan PTT tersebut. Ketika
”kontrak” perorangan terbukti kurang efektif, maka pemikiran yang
muncul adalah bagaimana jika ”kontrak” dilakukan secara tim.
Dengan format tim, sejumlah tenaga kesehatan (jumlah dan kualifikasi
sesuai dengan kebutuhan) akan dikontrak untuk membantu pelayanan
kesehatan di wilayah Puskesmas Kelay dalam waktu 1 tahun. Selain
itu, yang berbeda dengan kebijakan PTT selama ini adalah bukan
Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang
merekrut, melatih, menempatkan, menggaji, dan memantau tenaga