Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Pelajaran untuk pemerataan
411
Pengenalan konsep user fees di layanan kesehatan seringkali
diikuti dengan perhatian mengenai dampak akses pemerataan bagi
masyarakat miskin. Pemerintah seringkali mencoba untuk
memperbaiki ketidakadilan yang tercipta dengan meletakkan jaring
pengaman dalam bentuk pembebasan dan surat keterangan gratis bagi
pengguna 85
. Tetapi, bila pasien yang mampu membayar berperan
untuk menjadi pemasukan pemda, maka tanpa kebijakan nasional
tampaknya pemerintah lokal seringkali lebih tertarik pada peningkatan
pendapatan guna menutupi biaya-biaya yang terus bertambah. Pemda
bisa memandang jaring pengaman begitu kontradiktif dengan
tujuannya, sehingga diacuhkan atau diganti untuk memenuhi tujuan
pendapatan daerah.
Bila daerah diberi kewenangan untuk mengelola anggaran
mereka sendiri, tampak secara jelas bahwa anggaran untuk kesehatan
dikurangi. Kriteria untuk alokasi dana kesehatan seringkali
berdasarkan pandangan yang berbeda dari mereka yang ada di tingkat
pusat, akibatnya bisa terjadi konflik antara keduanya. Pemerintah
pusat biasanya mengidentifikasi hal ini sebagai “kurangnya dukungan
86
lokal” di sektor kesehatan . Tenaga kesehatan perlu bekerja lebih
dekat lagi dengan pimpinan daerah dan pegawai kabupaten untuk
memasukkan bidang kesehatan sebagai prioritas politik agar dapat
85
Obermann, K., Jowett, M. R., Alcantara, M. O. O., Banzon, E. P., & Bodart, C. (2006). Social Health
Insurance in a Developing Country: the Case of the Philippines. Social Science & Medicine, 62(12), 3177-85.
86
Jeppsson, A. (2001). Financial Priorities Under Decentralization in Uganda. Health Policy and Planning, 16(2),
187-92.