Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

150
untuk menganalisis situasi sistem kesehatan yang saat ini ada (secara
formal maupun non formal). Penyusunan SKP Kalimantan Timur
dalam konteks negara kesatuan dan efisiensi sistem, tidak dapat
mengabaikan pentingnya pengembangan sistem kesehatan
kabupaten/kota (SKK) dan harus memperhatikan sistem kesehatan
nasional sebagai supra sistemnya.
Sebagai langkah pertama disusun analisis situasi yang terbagi
dalam dua bagian yaitu gambaran umum propinsi, derajat kesehatan,
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berupa beban
penyakit, serta faktor determinan yang mempengaruhi derajat
kesehatan; dan identifikasi sistem kesehatan yang berlaku saat ini.
Identifikasi dilakukan dengan pendekatan fungsi sistem kesehatan
yang meliputi: (1) Regulasi dan kebijakan kesehatan. Analisis ini
melihat bagaimana instrumen regulasi (undang-undang, peraturan
pemerintah, perda propinsi/kabupaten/kota) melaksanakan fungsinya
sebagai stewardship bagi organisasi yang terkait; pemerintah ataupun
swasta. Kemudian dilihat pula pengorganisasian pelaksanaan serta
pelaku dari fungsi ini; (2) Pembiayaan kesehatan. Analisis ini
memberikan gambaran bagaimana fungsi pembiayaan publik berjalan
di Propinsi Kalimantan Timur baik yang bersumber dari pusat maupun
daerah, serta peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan; (3)
Pelayanan kesehatan. Analisis ini mendapatkan gambaran
infrastruktur kesehatan yang tersedia; bagaimana komponenkomponen
pelayanan kesehatan berlaku di institusi pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta serta keterkaitannya secara vertikal
maupun horizontal, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi