Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Pengantar
189
BAB 2.2
Inovasi Fungsi Pemerintah dalam Regulasi
Adi Utarini, Hanevi Jasri, Valentina Dwi Siswiyanti, Laksono Trisnantoro
Peran regulasi masih dianggap sebagai kelemahan utama
dalam pelaksanaan desentralisasi kesehatan di Indonesia. Hal ini tidak
mengherankan karena fungsi regulasi merupakan peran yang relatif
baru bagi dinas kesehatan kabupaten/kota dan propinsi bila
dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan
atau pemberi dana. Secara akademik, literatur mengenai peran regulasi
pemerintah dikaitkan dengan desentralisasi kesehatan juga masih
terbatas. Di pihak lain, dari sisi akademik pun hal ini juga tidak
mengherankan karena terbatasnya literatur mengenai peran regulasi
pemerintah dikaitkan dengan desentralisasi kesehatan. Sebagai
ilustrasi, dalam buku Desentralisasi Sistem Kesehatan 41
yang
merupakan acuan utama dalam desentralisasi kesehatan sangat sedikit
membahas mengenai peran regulasi pemerintah. Trisnantoro dkk
(2003) 17 dalam penelitian mengenai fungsi pemerintah di empat
propinsi menemukan pula bahwa fungsi regulasi merupakan peran
pemerintah yang paling tidak dipahami setelah desentralisasi.
41 Mills, Anna dan Vaughan, J.Patrick et al (Editor).(2002) Desentralisasi Sistem Kesehatan, Konsep-
Konsep, Isu-Isu dan Pengalaman di Berbagai Negara, penerjemah dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, penyunting
dr. Siswanto Agus Wilopo,M.Sc,D.Sc, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.