12.12.2012 Views

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gambar 2.6.1 Siklus Proyek PHP-1 dan PHP-2<br />

325<br />

Fase konseptualisasi berlangsung sekitar tahun 2000-2001.<br />

Perencanaan detail diselenggarakan pada tahun 2001-2002;<br />

pelaksanaan pada tahun 2003-2005; dan terminasi berlangsung pada<br />

tahun 2006-<strong>2007</strong>. Kegiatan perencanaan yang dimulai pada tahun<br />

2000 dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap konseptualisasi<br />

(2000-2001) kegiatan ditunjukkan pada pembentukan dan pemantapan<br />

task force (kelompok kerja) yang akan mendukung jalannya PHP-1.<br />

Task force yang dibentuk di tingkat propinsi diharapkan dapat<br />

menciptakan suatu program inovasi yang direncanakan dalam rangka<br />

pelaksanaan reformasi manajemen dan pelayanan kesehatan.<br />

Program inovasi ini diharapkan juga mendukung programprogram<br />

rutin yang selama ini telah dilaksanakan oleh dinas kesehatan<br />

propinsi dan kabupaten/kota. Pada tahap kedua (2002) kegiatan mulai<br />

dilaksanakan dengan memfokuskan pada perencanaan, implementasi<br />

rekomendasi-rekomendasi task force dan implementasi district grant<br />

di kabupaten/kota.<br />

Pelaksanaan program berlangsung sekitar tahun 2002-2006.<br />

Patut dicatat bahwa masa pelaksanaan PHP-1 bersamaan dengan masa<br />

awal kebijakan desentralisasi kesehatan. Pada masa awal tersebut,<br />

terdapat PP No.25/2000 yang disusun berdasarkan UU No.22/1999.<br />

Peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan yang<br />

membingungkan karena mengatur hubungan pemerintah pusat,<br />

propinsi, dan kabupaten kota secara tidak jelas. Pemerintah pusat<br />

mempunyai 11 fungsi, pemerintah propinsi mempunyai 5, dan yang<br />

lain berada di pemerintah kabupaten/kota. UU No.22/1999 dan PP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!