Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

408
monitor aktivitas dan memberikan bantuan logistik bila diperlukan.
Dalam kasus Kementerian Kesehatan, perubahan peran telah
dijabarkan sebagai suatu perubahan dari “kementerian untuk layanan
kesehatan” menjadi suatu “kementerian untuk penyusunan kebijakan
kesehatan yang baik” 79
.
Fungsi terbaru dari kementerian adalah untuk merumuskan
kebijakan, menetapkan standar pelayanan, memastikan kualitas,
memberikan pelatihan dan panduan perkembangan SDM, memberikan
pengawasan teknis, merespon adanya epidemik dan bencana lainnya,
serta mengawasi dan mengevaluasi layanan kesehatan.
Sebelum desentralisasi, Departemen Perencanaan Kesehatan
dari Kementerian Kesehatan tidak memiliki peran yang menonjol.
Situasi seperti ini menyebabkan permasalahan dalam hal koordinasi
internal berbagai program Kementerian Kesehatan, khususnya
berkenaan dengan peran Kementerian Kesehatan yang seharusnya
bermain vis a vis kabupaten. Interaksi dengan kabupaten seringkali
dilaksanakan dalam ruang ad hoc dan sangat didasarkan pada dana
proyek yang terpisah.
Kabupaten punya kesempatan untuk melaksanakan program
teknis dan mengorganisir pelaksanaan layanan kesehatan dengan cara
mereka, tetapi pada umumnya mereka puas terhadap kenyataan bahwa
mereka bisa saja melaksanakan urusan mereka secara mandiri tanpa
79 Jeppsson, A., Ostergren, P. O., & Hagstrom, B. (2003). Restructuring a Ministry of Health - an Issue of
Structure and Process: a Case Study from Uganda. Health Policy and Planning, 18(1), 68-73.