Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

255
Dari segi manfaat jaminan (benefit) yang diberikan kepada
masyarakat, kedua bapel memiliki standar yang berbeda. Hal ini wajar
mengingat sumber pembiayaan serta jumlah dananya berbeda. Namun
demikian, apabila di banyak daerah muncul banyak bapel dengan
benefit yang berbeda-beda maka yang terjadi adalah terdapat variasi
mutu layanan kesehatan antar daerah. Artinya, misalnya penduduk
Balikpapan yang kemudian pindah ke Yogyakarta mungkin akan
mendapatkan mutu layanan yang berbeda atau sebaliknya dan ini
menyebabkan adanya potensi munculnya keluhan dan ketidakpuasan.
Dari segi pembagian peran serta good governance antar
pelaku, tampaknya kedua bapel perlu memiliki konsep yang lebih
jelas. Ada pola yang perlu diperhatikan di masa depan, sebagai
berikut:
MASYARAKAT MELALUI MEDIA, LSM
DAN WAKIL KONSUMEN MENGAWASI
SELURUHNYA
PT Askes
PTJamsostek
Jamkesda
Asuransi lain
Pemerintah Pusat (Depkes, Depdagri, Depkeu, dll)
PERAN PUSAT
Menyusun regulasi,
menyalurkan dana dan
memonitor
penggunaan
Pemerintah daerah
(melalui lembaga
di bawah dinas
kesehatan)
PERAN DAERAH
• Meregulasi, menyalurkan dana dan
memonitor penggunaan
• Memonitor pelayanan yang
diberikan (apakah utilization review
dilakukan, kepuasan pasien,
ketaatan terhadap standar, dll)
Hubungan Kontraktual antara PPK dan
lembaga penjamin sehingga terdapat kendali
biaya dan mutu
Penyedia
layanan
kesehatan (RS,
dokter, klinik,
dll)
Gambar 2.3.5 Pola Pembagian Peran dan Good Governance