Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

202
Studi Kasus 2
Peraturan daerah mengenai mutu pelayanan kesehatan di
Kalimantan Timur
Pengembangan regulasi pelayanan di Kalimantan Timur
bertitik tolak dari kelemahan dalam pengembangan sistem regulasi di
Yogyakarta yaitu tidak adanya kerangka mutu (quality framework)
yang menggambarkan komitmen pemerintah dalam menyediakan
pelayanan kesehatan yang memenuhi karakteristik (dimensi) mutu
tertentu kepada masyarakat beserta proses untuk mencapainya yaitu
melalui berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan
pengembangan regulasi mutu pelayanan. Kerangka mutu ini
selanjutnya dikembangkan menjadi produk hukum berbentuk perda
tentang mutu pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur.
Dengan melihat pengalaman ini, maka dalam usaha
mengembangkan sistem regulasi pelayanan kesehatan yang efektif
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dinas kesehatan dituntut
untuk menyiapkan berbagai infrastruktur regulasi. Berbagai
infrastruktur tersebut antara lain: kerangka kerja mutu pelayanan
kesehatan (quality framework), peraturan daerah, ketersediaan SDM,
instrumen regulasi dan dukungan dana untuk aktivitas regulasi serta
keterlibatan masyarakat serta provider kesehatan dalam mendukung
fungsi regulasi tersebut. Untuk itu, program di Kalimantan Timur
mengembangkan pengalaman studi operasional di Yogyakarta.
Sebagai catatan, berbagai studi operasional tentang
pengembangan fungsi regulasi pada tingkat propinsi dan
kabupaten/kota telah dilaksanakan seperti pada Propinsi Yogyakarta