Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

seluruh kegiatan surveilans di semua Direktorat Jenderal dan
rumahsakit vertikal. Pusat surveilans juga mempunyai fungsi sebagai
saluran penghubung dengan sistem surveilans internasional yang
berada dalam tatanan international health regulation. Dalam
pelaksanaannya, perlu keterpaduan antara pemerintah pusat dan
daerah dalam surveilans. Koordinasi antara pusat surveilans di tingkat
nasional dan UPS di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diperlukan
untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan para pengambil
keputusan di pusat dan daerah.
Tahapan proses penyusunan UPS yang disarankan mencakup
lima fase yaitu: (1) mobilisasi dana untuk pusat surveilans dan UPS
dari dana APBD (untuk daerah mampu) dan APBN (untuk pusat dan
daerah tidak mampu); (2) pemahaman masalah lebih lanjut (termasuk
adanya penolakan-penolakan dan kesulitan); (3) perancangan yang
baru (UPS dan cara mewujudkannya); (4) pelaksanaan UPS secara
praktis; dan, (5) perubahan terus-menerus. Saat ini Propinsi Bali dan
Propinsi Sulawesi Tengah berada pada fase 1 dan 2, sedangkan di
pusat belum dilakukan mobilisasi pengembangan pusat surveilans.
Bagi pemda program penguatan surveilans ini membutuhkan
dana APBD tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya. Program ini telah
menghasilkan pula analisis biaya dan model penganggaran berbasis
kinerja untuk pelaksanaan surveilans KIA. Dengan adanya dana
APBD diharapkan sistem surveilans (termasuk Kesehatan Ibu,
Neonatus dan Anak atau KINA) dapat berjalan dengan baik, pemda
diharapkan mempunyai ownership yang lebih besar termasuk untuk
responnya, dan diharapkan pula respon bersifat lintas sektor sehingga
91