Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Kesimpulan akhir adalah kegiatan surveilans epidemiologi
belum dapat optimal akibat kelemahan sumber daya yang dimiliki
serta proses pelaksanaannya.
Konteks desentralisasi
Situasi yang ada di surveilans ini menimbulkan pertanyaan
besar mengenai mengapa keadaan ini dapat terjadi? Secara teknis,
kegiatan surveilans epidemiologi sudah jelas. Surveilans merupakan
kegiatan yang bersifat global dan Indonesia harus mengikuti
27
International Health Regulation untuk surveilans. Secara hukum
dasar kegiatan surveilans sudah sangat kuat karena mengacu pada UU
No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Kepmenkes
No.1116/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans
Epidemiologi Kesehatan; dan Kepmenkes No.1479/2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit
Menular dan Tidak Menular.
Di samping itu pada awal tahun 2000-an, Departemen
Kesehatan melakukan proyek ICDC yang salah satu kegiatannya
adalah penguatan surveilans. Proyek sangat besar ini menghasilkan
berbagai hal baik termasuk surveilans dengan pembentukan PEST dan
DEST. Namun setelah proyek selesai, kegiatannya praktis tidak
berjalan lagi di propinsi-propinsi proyek secara maksimal, kecuali di
Propinsi Sulawesi Tengah yang terus melakukan dengan dukungan
dana dari proyek lain seperti DHS.
27
Indonesia harus menyiapkan National Focal Point (NFP) untuk International Health Regulation 2005 (IHR-
2005) dan Kajian Hukum IHR-2005
97