Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

masih belum menjamin tetap terjaganya semangat desentralisasi.
Tekanan untuk menetapkan menu oleh pemerintah pusat atau DPR
dapat menimbulkan suasana sentralisasi dalam mekanisme alokasi dan
penyaluran anggaran pemerintah pusat dalam sistem kesehatan yang
terdesentralisasi secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan
dalam proses alokasi anggaran yang lebih memperkuat aspek
rasionalitas teknis dibanding pengaruh “tekanan politik” berbagai
pihak.
Memikirkan kembali dan melaksanakan reformasi
Saat ini kata reformasi sudah menjadi kata tidak menarik di
Indonesia akibat kebuntuan reformasi politik. Namun dalam konteks
pendanaan di sektor kesehatan, kata reform perlu dihidupkan kembali.
Berbagai harapan di masa mendatang ini menggarisbawahi perlunya
kembali ada suatu reformasi dalam aspek pembiayaan dan
pembayaran bagi tenaga kesehatan. Sebagai gambaran, di sebuah
propinsi yang relatif kaya terjadi kekhawatiran bahwa peningkatan
sumber dana kesehatan dari APBD tidak dapat terserap karena
kurangnya pegawai negeri yang dapat melakukannya. Hal ini menarik
karena berarti secara operasional tidak mungkin ada penambahan
pekerjaan karena keterbatasan tenaga, dan kalaupun ada, akan ada
penambahan tugas tanpa penambahan insentif. Situasi ini
membutuhkan reformasi, misalnya ada inovasi untuk mengkontrakkan
kegiatan ke pihak ketiga (lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau
perusahaan), dan memperbaiki sistem pengupahan pegawai negeri
45