Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

300
menjadi sekitar Rp 970 juta. Dengan alokasi anggaran yang dipangkas
ini, uji coba terpaksa hanya dapat dilakukan di satu puskesmas dan
yang terpilih adalah Puskesmas Kelay dengan pertimbangan antara
lain biaya transportasi yang lebih terjangkau sehingga pemantauan
nantinya lebih mungkin dilakukan.
Berbagai hambatan
Hambatan pertama kegiatan ini adalah masih belum jelasnya
legalitasnya secara hukum. Sampai saat ini belum satu pun dasar
hukum yang khusus mengatur tentang kegiatan tersebut. Dari aspek
ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Keppres
RI No.80/2003 yang telah diubah tujuh kali (terakhir dengan Peraturan
Presiden No.95/2007), jasa contracting out dapat digolongkan ke
dalam jasa lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 Keppres
No.80/2003 tersebut, jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau
penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan
pemasokan barang. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara teknis
pengadaan jasa contractin out dapat dilakukan sesuai ketentuan yang
berlaku. Di lain pihak, PP No.50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah (termasuk kerja sama dengan pihak ketiga) secara
operasional belum ada peraturan pelaksanaannya.
Dalam mengatasi kendala hukum ini, pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten Berau pada 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2008
melakukan konsultasi kepada para stakeholders di tingkat pusat
seperti Depdagri, Depkes, Menpan, Depnakertrans, dan Bappenas.
Dari hasil konsultasi ini diperoleh berbagai masukan dan dukungan