Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Sistem yang memisahkan regulator dan operator
167
Dari segi isi ada beberapa hal yang menarik. Usaha
meningkatkan status kesehatan tidak hanya urusan pemerintah
khususnya dinas kesehatan. Berbagai lembaga pemerintah lain (dinas-
dinas dan badan), peran swasta dan masyarakat merupakan hal
penting. Dalam konteks PP No.38/2007 dan PP No.41/2007,
ditekankan bahwa peran dinas kesehatan harus mengkoordinasi
berbagai pelaku dalam sektor kesehatan. Desentralisasi kesehatan
secara prinsip menyerahkan urusan kesehatan ke pemda. Dalam hal ini
dinas di pemda menjadi lembaga tertinggi yang mengurusi suatu
sektor yang diserahkan ke daerah. Dalam hal ini Propinsi Kalimantan
Timur menggunakan PP No.41/2007 sebagai basis untuk dinas yang
merupakan lembaga pemerintah yang utamanya menjadi pengatur
aspek teknis di wilayah kerjanya.
Isi pengembangan sistem kesehatan di Propinsi Kalimantan
Timur dan Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengacu pada draf PP
No.38/2007 dan PP No.41/2007. Selama beberapa tahun sebelum
diundangkan di bulan Juli 2007, berbagai kegiatan inovatif dilakukan
oleh berbagai pihak untuk mendorong dinas kesehatan menjadi
lembaga yang semakin kuat fungsinya sebagai penyusun kebijakan
dan regulator. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan Kovner 39
,
bahwa peran pemerintah ada tiga, yaitu (1) regulator; (2) pemberi
dana; dan (3) pelaksana kegiatan. Peran sebagai pelaksana dan
pemberi dana jelas dapat diartikan. Sementara itu, peran sebagai
39 Kovner A.R. (1995). Health Care Delivery in The United States. Springer Publishing. New York.