Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

155
akan digali berupa persepsi terhadap peran dan tanggungjawab dinas
kesehatan saat ini (existing), harapan terhadap visi dan misi dinas
kesehatan dan gap yang terjadi antara harapan tersebut dengan fungsi
nyata saat ini. Instrumen yang dipergunakan berupa panduan
wawancara, panduan FGD dan panduan observasi, baik untuk
observasi dokumen maupun observasi kegiatan. Melalui serial diskusi
dan workshop, serta wawancara dengan tokoh di pemerintahan
Kalimantan Timur, didapatkan fenomena yang menarik untuk
dicermati.
Semua informan yang memberikan pendapat mengenai konsep
struktur organisasi dinas kesehatan sepakat bahwa peraturan adalah
dasar utama untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Sebagai
birokrat dalam sistem pemerintahan maka implementasi sebuah
peraturan adalah suatu keharusan. Para informan mulai dari tataran
suprasistem, yang diwakili oleh asisten gubernur, tidak terdeteksi
adanya keraguan untuk melakukan restrukturisasi. Walaupun proses
ini akan membawa dampak, teknis dan politis, namun para pejabat
suprasistem telah memiliki strategi pengamanan yang sistematis
dengan memanfaatkan kondisi Propinsi Kalimantan Timur yang kaya
akan sumber daya. Konsekuensi lain yang terkait dengan pembiayaan,
SDM dan tata hubungan telah dipahami sebagai bagian dari proses
perbaikan sistem, tidak hanya sistem kesehatan tetapi juga sistem tata
pemerintahan di Kalimantan Timur. Pada tataran Biro Organisasi,
proses restrukturisasi adalah suatu keharusan pasca penerbitan PP
No.38/2007 dan PP No.41/2007.