Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

20
mempengaruhi kegiatan di lapangan. Di samping kenyataan dalam
pendanaan sektor kesehatan, berbagai pernyataan pimpinan
Departemen Kesehatan menyiratkan keinginan untuk resentralisasi.
Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2004-2007 ini terjadi
semacam kebingungan mengenai arah pengembangan sistem
kesehatan di Indonesia: apakah akan resentralisasi ataukah
meneruskan desentralisasi. Secara hukum sektor kesehatan merupakan
sektor yang terdesentralisasi. Namun secara praktis, mekanisme
penyaluran anggaran kesehatan mengarah ke sentralisasi. Hal ini
merupakan paradoks yang perlu diperhatikan.
Paradoks yang ada dapat ditelusuri dari sejarah desentralisasi
kesehatan di Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan
kebijakan desentralisasi kesehatan tahun 2000-2007 dapat
direfleksikan sebagai berikut. Ada suatu proses yang berjalan secara
mendadak (Big Bang) pada tahun 1999 seperti yang sudah
disampaikan pada pengantar buku ini. Kebijakan yang mendadak
tanpa diikuti oleh peraturan teknis yang baik.
Reposisi peran pemerintah pusat dalam hal pembiayaan
pembangunan kesehatan di Indonesia
Salah satu hal penting yang menunjukkan kesungguhan
pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi adalah dalam
pembiayaan kesehatan. 7
Reposisi pemerintah pusat dalam hal
pembiayaan pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan salah
satu indikator kesungguhan pemerintah pusat dalam menerapkan
7
Departemen Kesehatan. (2007). Kebijakan Operasional Perencanaan dan Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan. Jakarta.