Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

90
atau unit yang bertanggung jawab agar memiliki peran dan fungsi
yang sama, meskipun kedudukan dan nomenklaturnya berbeda. Hal
ini diupayakan agar pelaksanaan surveilans di masing-masing Dinas
Kesehatan dapat sejalan.
Riset operasional ini menyarankan agar dilakukan: (1)
memperkuat surveilans secara lebih detail berbasis pada kasus yang
spesifik (Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR, perdarahan ibu, Infeksi
Saluran Pernapasan Atas atau ISPA atau pneumonia); (2) menyusun
UPS di daerah; dan (3) memperkuat langkah-langkah operasional
dalam surveilans, menghitung biaya surveilans, dan sumber
pendanaannya, serta memperkuat regulasi daerah dan pusat untuk
pelaksanaannya. Isu penting yang perlu diperhatikan dalam
memperkuat surveilans KIA adalah pengembangan prosedur tetap
(protap) yang detail mengenai pelaksanaan surveilans KIA dengan
menggunakan delapan langkah kegiatan surveilans (dibahas lebih
detail pada bagian berikutnya).
Kegiatan riset operasional ini telah dilakukan untuk beberapa
penyakit prioritas dan menjadi pemikiran baru untuk pemerintah
pusat. Dengan adanya protap di daerah ini, maka kombinasi kegiatan
dan sumber pendanaan berbagai langkah dalam surveilans dapat
dilakukan secara terkoordinasi dan dapat disadari perlunya UPS tanpa
memindahkan kegiatan survelans yang dijalankan dari setiap program.
Untuk mendukung pelaksanaan surveilans di daerah sistem
surveilans nasional perlu ditata kembali. Departemen Kesehatan perlu
membentuk pusat surveilans sebagai pintu masuk semua data dari
daerah dan analisis secara nasional. Hal ini berhubungan erat dengan