Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

426
Dinas kesehatan dan puskesmas “kehilangan darah” dalam
membangun fungsi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
masyarakat. Sistem kepegawaian daerah lemah mengendalikan tenaga
kesehatan yang berada di lapangan. Bidan yang telah ditempatkan di
desa juga tidak tinggal di desa tersebut selama 24 jam karena alasan
keluarga. Ini bertolak belakang dengan dengan konsep bidan desa
yang dikembangkan Departemen Kesehatan. Masyarakat tidak dapat
memanfaatkan pelayanan kesehatan dari bidan desa di luar jam kerja.
Dinas kesehatan yang kehilangan darah ini jarang mengambil inisiatif
program terkait dengan prioritas dan politik di tingkat pemda, karena
bupati memiliki kewenangan mengangkat dan memecat pejabat di
daerahnya, kepala dinas memilih cara kerja aman. Pegawai yang
memiliki “backing” di tingkat bupati lepas dari pengawasan kepala
dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan sadar bahwa ia bahkan hanya
bekerja dalam waktu yang singkat karena ketidakpastian politik.
Situasi semacam itu makin membuat upaya pengembangan kapasitas
daerah sangat lemah.
Konteks transisi sebagai daerah pemekaran membuat
pengembangan program kesehatan lemah. Keterbatasan tenaga di
seksi KIA terkait dengan keterbatasan sumber di tingkat pemda.
Subdinas Kesehatan Keluarga dan Masyarakat mempunyai tiga seksi:
KIA, gizi, dan promosi kesehatan. Masing-masing seksi diduduki satu
orang staf. Keseluruhan tenaga berjumlah 4. Satu menjadi kepala
subdinas. Tenaga yang dipindahkan dari Dinas Kesehatan Jayapura
biasanya yang memiliki kapasitas lebih lemah daripada yang menetap
tidak dipindahkan. Tenaga yang mempunyai pangkat tinggi enggan