Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

56
mampu menjalankan urusannya dalam konteks desentralisasi dalam
jaminan kesehatan. Keadaan ini memang merupakan hal yang terjadi
hampir di seluruh aspek di sektor kesehatan 14
. Namun hubungan
pemerintah pusat dan daerah dalam sistem jaminan kesehatan
merupakan yang terburuk. Kasus pengkajian UU SJSN di Mahkamah
Agung timbul karena situasi saling curiga, komunikasi yang kurang
baik mengenai masalah pembagian urusan. Di dalam kasus ini
terkesan ada kompetisi mengenai pihak yang akan mengelola dana
jaminan kesehatan yang akhirnya menimbulkan konflik.
Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)
No.1241/Menkes/SK/XI/2004, tanggal 12 November 2004 yang
menugaskan PT. Askes Indonesia Persero dalam pengelolaan program
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan sebuah
produk hukum yang melibatkan pemerintah (pusat) dengan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lembaga usaha. Secara hukum
keputusan ini sah. Dipandang dari konsep sistem kesehatan perubahan
mekanisme pengelolaan dana gakin ke PT. Askes Indonesia
merupakan sebuah perubahan sistemik. Perubahan sistemik ini
sebenarnya sulit dan membutuhkan waktu panjang. Dalam tipologi
15
sistem kesehatan Indonesia berubah dari model subsidi langsung ke
pelayanan kesehatan pemerintah menjadi model asuransi kesehatan.
14 Kesimpulan ini didapat sebagai hasil pengamatan 4 tahun desentralisasi kesehatan di Indonesia
yang dirumuskan di seminar nasional di Makassar, Juni, 2005.
15 Ravi Annand Ilya. (2005). Comparative Health System in Asia Pacific. Equitap