Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

yang buruk. Seperti dikemukakan di depan, konflik ini dibahas di MK
dengan keputusan yang masih multitafsir.
Pemerintah Indonesia menetapkan adanya jaminan sosial
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar
setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal
layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi
seluruh rakyat; merupakan program negara untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem; menanggulangi risiko
ekonomi karena sakit, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun,
jaminan usia dan risiko lainnya; merupakan cara atau means, sekaligus
tujuan atau ends untuk mewujudkan kesejahteraan.
Program Askeskin merupakan awal dari pelaksanaan SJSN
yang memang masih banyak mempunyai permasalahan. Gotawa dan
Pardese 13
menyatakan secara prinsip ada berbagai hal yang
sebenarnya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan
bagi gakin. Pertama adalah kelompok sasaran perlu dijamin untuk
mencapai kepesertaan semesta. Data dan sistem informasi serta sistem
identitas penduduk merupakan hal penting. Strategi untuk menjaring
kepesertaan tidak perlu ada aturan baku, tergantung prioritas sasaran,
namun perlu pentahapan. Pertimbangan manfaat, dana atau risiko
sakit, sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun demikian, adanya
kelompok khusus yang secara politis perlu dimasukkan harus menjadi
perhatian.
13 Gotawa dan Pardede. (2007), Bagaimana Masa Depan Sistem Pembiayaan dan Asuransi
Kesehatan di Indonesia?, Makalah Seminar disajikan di Bali, 8 Agustus 2007
53